Nusa Dua, Gatra.com – Pemerintah yakin pertemuan Sherpa G20 keempat yang berlangsung pada 11-14 November di Jimbaran, Bali akan menghasilkan kesepakatan leader’s declaration (deklarasi pimpinan). Pertemuan ini sekaligus menjadi yang terakhir sebelum KTT G20 dalam Presidensi G20 Indonesia. Leaders’s declaration merupakan komitmen dari para pemimpin G20 terhadap upaya bersama dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan usai pandemi Covid-19.
“Teman-teman sherpa semua negara sepakat mengupayakan menghasilkan output document atau yang sering kita sebut leader’s declaration terutama untuk KTT G20 Indonesia 2022. Itu tujuan utamanya. Masih berproses, masih berjuang,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso di Intercon Hotel, Minggu (13/11).
Ia menjelaskan pertemuan yang sudah berlangsung sejak beberapa hari lalu berjalan dinamis. Semua peserta memiliki semangat untuk berkomitmen sembari menyesuaikan kepentingan masing-masing, terlebih membaca konstelasi geopolitik saat ini. Indonesia juga memfasilitasi perwakilan sherpa setiap negara untuk terus berkomunikasi baik formal maupun informal.
Baca Juga: Jelang KTT G20, Civil 20 Ajak Wujudkan Pemulihan yang Adil untuk Semua
“Kalau melihat perkembangan yang ada sampai siang ini kita optimis bisa menghasilkan satu output document di mana Indonesia menjadi presidensi tahun 2022. Masih ada beberapa waktu ke depan menjelang KTT. Mudah-mudahan sesuai harapan kita,” ungkap Susiwijono, yang juga Ketua Sekretariat Gabungan Sherpa Track dan Finance Track Presidensi G20 Indonesia.
Menurutnya ada dua hal penting yang perlu diketahui dari pembahasan sherpa keempat ini. Pertama adalah semua perwakilan sherpa hadir secara fisik di Indonesia. Lalu, semua sherpa memiliki komitmen kuat di tengah dinamika dan perbedaan untuk menghasilkan kesepakatan bersama.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Presidensi G20 Indonesia 2022 sejak awal akan berbeda dari pertemuan-pertemuan G20 sebelumnya.
Perbedaan yang paling nyata adalah di dalam semua pembahasan, Indonesia ingin forum G20 sebagai premier forum ekonomi dan keuangan betul-betul menghasilkan dokumen yang menghasilkan manfaat nyata. Baik itu untuk kepentingan nasional maupun untuk solusi dinamika tantangan ke depan.
Baca Juga: PLTA Kayan Bakal Jadi Legacy Jokowi untuk Energi Bersih
Oleh karena itulah, sejak awal hasil pertemuan dan pembahasan sherpa juga akan menghasilkan lampiran (annex) yang disebut concrete deliverables.
“Concrete deliverables itu nanti akan ada namanya mungkin akan teknis ya ada basket 1, basket 2. Basket 1 itu proyek yang sifatnya multilateral, ada yang sifatnya bilateral,” jelasnya.
Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi lampiran dari deklarasi pimpinan. Di dalamnya terdapat kurang lebih 226 proyek maupun inisiatif. Dari jumlah tersebut ada 115 yang terkait dengan prioritas isu Presidensi Indonesia 2022 yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, serta transisi energi plus isu ketahanan pangan.
Meski begitu, Susiwijono belum bisa merinci isu-isu substansi tersebut. Sebab keputusan ini menjadi bahasan yang sangat strategis.Untuk itu setiap sherpa masih terus berkomunikasi dengan pimpinannya.
Baca Juga: Perkuat Kesehatan Global, Presidensi G20 Indonesia Sepakati Dana Pandemi
Selain untuk melanjutkan tradisi dari semua pertemuan G20 sebelumnya, kesepakatan ini akan menjadi preseden baik bagi presidensi KTT G20 berikutnya di India yang akan dilangsungkan tahun depan.
“Jadi kalau kita melihat troika itu ada tiga negara. Presidensi tahun ini dibantu negara sebelum dan sesudahnya. Sekarang ini troikanya adalah Indonesia, yang lalu Italia, dan yang tahun depan India. Nah yang tahun depan troikanya adalah Indonesia, India, dan Brazil. Ketiganya adalah negara berkembang,” pungkas Susiwijono.
Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia sendiri meliputi 12 Working Groups (WG) dan 10 Engagement Groups (EG). Selain itu, peran vital Sherpa Track juga untuk mengadakan berbagai kegiatan lainnya seperti culture and creative economy, Research and Innovation Ministers’ Meeting, Side Event, dan Joint Ministerial Meeting yang merupakan bentuk kerja sama antar Kementerian dan Lembaga.
