Jakarta, Gatra.com - World Bank menyatakan siap mendukung langkah transisi energi di Indonesia guna mengurangi emisi karbon, antara lain melalui pembangunan energi baru terbarukan seperti energi surya, angin, dan hydro.
Hal itu terungkap saat Managing Director of Operations World Bank Axel van Trotsenburg bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela Business 20 Summit di Nusa Dua, Bali, kemarin.
Menanggapi hal itu, Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengungkapkan dukungan dari lembaga internasional dan negara maju penting bagi upaya transisi energi di negara berkembang seperti Indonesia.
"Karena Indonesia mempunyai resource (sumber daya) yang berlimpah ruah tetapi tidak punya teknologi, tidak punya dana juga," ungkapnya, Selasa (15/11/2022).
Fahmy mencontohkan untuk mempensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dibutuhkan dana sekitar 500 miliar US Dolar. Hal itu tentu berat jika hanya ditanggung negara. "Saya kira negara-negara maju dan lembaga seperti World Bank, IMF agar membantu agar tercipta zero carbon," tegasnya.
Fahmy menekankan pentingnya agenda G20 untuk mengingatkan negara maju dan lembaga internasional terkait Paris Agreement. Kesepakatan itu mencakup bantuan untuk mitigasi perubahan iklim dengan memberikan dukungan pada aspek pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas pada negara berkembang. Meski demikian, kondisi global sekarang sedang tidak baik-baik saja, sehingga realisasi komitmen tersebut akan terkendala.
"Itu saya kira forum yang tepat untuk menagih janji negara maju dan World Bank, hanya masalahnya saat ini sedang krisis global. Bahkan negara maju pertumbuhan ekonominya sangat rendah, sehingga barangkali akan sulit juga kalau harus mengeluarkan dana untuk itu. Yang bisa dilakukan hanya itu. Harus realistis juga karena sekarang masih krisis global," tandasnya.
Meski demikian, Fahmy menilai Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum Presidensi G-20 dan Keketuaan ASEAN 2023 untuk meneguhkan komitmen Paris Agreement. Indonesia bisa menggalang suara dari negara ASEAN dan negara berkembang lain seperti Brasil untuk bersama menyuarakan mitigasi perubahan iklim.
"Saya kira bisa juga seperti itu atau menguatkan komitmen agar mereka merealisasikan. sebab tanpa bantuan dari negara maju dan World Bank saya kira mustahil negara berkembang, termasuk Indonesia untuk mewujudkan transisi energi," pungkasnya.
Sedangkan Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan harus terus dikejar realisasinya. “Komitmen bantuan dari negara atau lembaga dunia harus dikejar, jangan hanya jadi sekedar wacana,” kata Mamit.
Dia menjelaskan, dunia saat ini bergerak pada penggunaan energi bersih. Namun perlu kerjasama antar semua pihak untuk menuju target Net Zero Emission (NZE).
“Energi terbarukan adalah sebuah keniscayaan, semua sedang menuju kesana. Dan banyak negara G20 berkomitmen untuk menuju NZE, dan concernnya untuk menuju kesana dibutuhkan biaya yang tidak sedikit,” jelas Mamit.
Maka kehadiran investor maupun bantuan dari lembaga dunia mutlak untuk meraih target tersebut. Berdasarkan Perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 sesuai Nationally Determined Contributions (NDCs). Dan untuk Net Zero Emission (NZE) sektor energi ditargetkan akan dicapai pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Di Bali, Direktur Bank Dunia Axel van Trotsenburg mengatakan jika pihaknya mendukung soal transisi energi. “Dukungan World Bank terhadap reformasi ekonomi Indonesia telah terjalin sejak lama melalui berbagai program kerja sama," ungkap Axel.
"Dengan adanya kebutuhan global untuk menangani perubahan iklim saat ini, World Bank siap mendukung langkah transisi energi di Indonesia guna mengurangi emisi karbon, antara lain melalui pembangunan energi baru terbarukan seperti energi surya, angin, dan hydro,” imbuhnya.
