Padang, Gatra.com - Bencana gempa bumi berkekuatan 5,6 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tak hanya menyisakan duka bagi Tanah Air. Namun juga sebagai refleksi bagi pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia.
Terlebih lagi, banyaknya korban jiwa akibat hentakan gempa itu yang menjadi sorotan beragam pihak. Setidaknya tercatat 271 orang meninggal akibat reruntuhan bangunan dan tertimbun longsor, 40 orang, 2.043 luka-luka, 61.908 orang mengungsi, serta 6.570 rumah rusak berat, 2.071 rumah rusak sedang, dan 12.641 unit rusak ringan.
Atas kejadian di Cianjur itu, Pemprov Sumatera Barat meminta agar masyarakat lebih waspada dan tetap siaga terhadap segala bencana. "Karena kita tidak tahu kapan bencana gempa, longsor, banjir itu bakal terjadi," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi, Rabu (23/11) malam.
Baca juga: BNPB Catat Ada 56.320 Rumah Rusak Akibat Gempa Cianjur
Selain lebih siaga, dia juga meminta BPBD kabupaten dan kota se-Sumbar, agar terus memberikan edukasi kepada masyarakat, pelatihan kesiapsiagaan, sosialisasi, dan mengaktifkan early warning system (EWS) yang ada berfungsi lebih baik untuk memantau atau mendeteksi tanda-tanda kejadian bencana alam.
Tak hanya itu, Mahyeldi juga meminta semua pemerintah kabupaten dan kota agar segera menyiapkan peraturan daerah (Perda) terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Terutama bagi daerah yang sangat rawan terjadinya bencana alam, seperti goncangan gempa yang bisa meluluhlantakkan bangunan.
Kepada bupati dan wali kota saya minta, diharapkan mulai merevisi Perda tentang bangunan agar memiliki ketahanan yang baik jika terjadi gempa. Kota Padang sudah ada Perda-nya, kabupaten dan kota lainnya harus siapkan, tegasnya.
Baca juga: Peduli Cianjur, Bank Nagari Serahkan Bantuan 100 Kg Randang Nasabah
Permintaan Mahyeldi bukan ini tak lain untuk mengurangi risiko dan korban bencana. Apalagi dia melihat gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur saat ini banyak memakan korban jiwa. Kendati dilihat pada peta pusat gempa bumi Cianjur episentrumnya berada pada zona sesar Cimandiri, tapi banyaknya korban juga karena kualitas bangunannya.
"Perda ini bakal jadi acuan mengeluarkan IMB. Pengalaman di Cianjur, skala gempanya kan 5,6 skala richter, karena memang episentrumnya di sana, tapi juga karena kualitas bangunan," sebut mantan Wali Kota Padang dua periode ini.
Perda izin IMB tahan gempa yang diusulkan Mahyeldi ini, juga menjadi catatan khusus bagi Pemda Pasaman dan Pasaman Barat yang pernah dilanda bencana gempa bumi pada Jumat, (25/2) lalu. Apalagi kabar duka waktu itu sebanyak 25 jiwa melayang kendati mayoritas akibat tertimbun longsor pascagempa, namun ribuan unit rumah dan bangunan lainnya rusak.
Selain itu, dia terus mengimbau BPBD dan Pemda semua daerah terus mengedukasi penyelamatan, evakuasi mandiri dan lainnya kepada masyarakat. Sinergisitas kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat ini, tujuannya agar ketika terjadi bencana seperti gempa, longsor, dan bencana lainnya bisa mengurangi risiko dan korban.
Baca juga: Dana Sumbangan Bencana Gempa Capai Rp1,8 Miliar, Pemda Cianjur Ucapkan Rasa Syukur
Perlu catatan juga, seperti Pasaman dan Pasaman Barat, bupati harus segera menyiapkan Perda terkait bangunan. Termasuk kepada bupati dan wali kota setiap daerah, ulang Mahyeldi kepada awak media.
Terakhir, dia juga menyampaikan BNPB bakal menjadikan Sumbar sebagai Balai Besar Logistik dan Diklat Regional Sumatera. Dukungan Pemprov Sumbar dalam mewujudkannya, dengan menghibahkan lahan sekitar 3 hektar yang saat ini dalam proses penyelesaian. Jika telah selesai, Balai Besar Logistik ini dinilai menguatkan pengendalian bencana di Sumbar bahkan Sumatera.
Sementara sebelumnya, Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan tiga faktor yang membuat gempa di Cianjur sangat merusak. Yakni, kedalaman gempa yang dangkal, struktur bangunan tidak memenuhi standar aman gempa, serta lokasi pemukiman berada di tanah lunak dan perbukitan.
