Rembang, Gatra.com- Pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi persoalan yang harus diselesaikan Pemerintah Provinsi Jawa tengah. Saat ini ada 19 Kabupaten di Jawa tengah yang masuk dalam program Penanggulangan Kemiskinan Esktrem (PKE). Salah satunya Kabupaten Rembang, Jawa tengah. 

Staf Ahli Bupati Rembang, Akhir Budi Asmara mengatakan tahun ini Kabupaten Rembang termasuk dalam daerah prioritas pengentasan kemiskinan. Pasalnya, pandemi Covid-19 yang sudah berjalan sejak dua tahun terakhir praktis membuat banyak keluarga kehilangan pekerjaan dan sulit mempertahankan kehidupan yang layak. 

Oleh karena itu, Akhir mengapresiasi itikad baik dari perusahaan swasta seperti PT Djarum dalam upayanya turut menanggulangi tingkat kemiskinan di berbagai wilayah di Jawa Tengah melalui program renovasi rumah ini.

Langkah mitigasi yang bisa diambil pemerintah provinsi untuk mengatasi permasalahan pengentasan kemiskinan, salah satunya melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, kegiatan penanggulangan kemiskinan dari pihak-pihak swasta, seperti Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) yang digagas PT Djarum ini sangat membantu pemerintah. 

"Ini adalah langkah partisipatif yang membuat permasalahan kemiskinan masyarakat semakin cepat berkurang," kata Akhir di sela seremoni Serah Terima Simbolis Rumah Sederhana Layak Huni di Desa Sarangmeduro Kecamatan Sarang Jumat, (2/12).

RSLH merupakan program kolaboratif PT Djarum dan Dinas Perindustrian & Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah. Program ini sebagai bentuk nyata atas PKE yang digagas Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 2021. 

"Selain bertujuan mengentaskan kemiskinan, RSLH juga menjadi komitmen bersama dalam upaya menaikkan taraf hidup masyarakat," ujarnya. 

Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah,  Agus Suranta, mengatakan program ini bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu, sehingga dapat memiliki kualitas hidup yang lebih sehat. 

Oleh karena itu, keikutsertaan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) sangat dibutuhkan guna membantu mempercepat jalannya program PKE.

Keterlibatan PT Djarum sebagai pelaku usaha, menurut Agus merupakan teladan yang baik dalam membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan kemiskinan. 

"PT Djarum bertindak sebagai pihak swasta yang bersedia berpartisipasi dalam kegiatan RSLH di Kabupaten Rembang. Jika semakin banyak perusahaan yang andil dalam program ini, saya yakin angka kemiskinan akan semakin berkurang," katanya. 

Deputi GM Corporate Communications PT Djarum Achmad Budiharto mengemukakan, keterlibatan PT Djarum dalam program RSLH merupakan dukungan terhadap pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. 

"Rumah sebagai kebutuhan primer seharusnya tidak hanya memiliki fisik bangunan yang kuat dan desain yang bagus. Rumah harus menjadi hunian yang berfungsi mendatangkan ketenteraman bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Suasana tenteram dan nyaman membuat kualitas hidup seseorang menjadi semakin baik," tuturnya.

Untuk itu, PT Djarum mencurahkan dana sebesar Rp 300 juta guna membiayai renovasi lima rumah keluarga kurang mampu dengan masing-masing bantuan renovasi untuk setiap rumah menghabiskan kisaran Rp 60 juta. Angka ini lebih besar dari rekomendasi anggaran pemerintah, sebesar Rp 17,5 juta. 

"Kita tidak ingin memberatkan masyarakat. Tapi konsep gotong royong tetap kita jalankan. Kita ingin buat rumah yang betul-betul kuat, sehat, secara konstruksi kuat minimal 5 tahun maintenance," ungkapnya. 

Sanip salah satu penerima bantuan RSLH mengaku senang dan bahagia. Rumahnya yang awalnya terbuat dari anyaman bambu kini berubah total menjadi bangunan permanen. 

"Senang sekali pak. Dulu rumah saya kayu dan gedek (anyaman bambu) kalau hujan bocor karena banyak yang lapuk. Sekarang alkhamdulillah sudah bagus. Terima kasih Djarum," ucapnya.