Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rata-rata realisasi pendapatan daerah hingga November 2022 menurun. Ia juga menegur sejumlah daerah yang pendapatan daerahnya berada di bawah 85 persen per November 2022.
Menurutnya, pada 2021 realisasi pendapatan daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota mencapai 84,4 persen. Sementara tahun ini turun menjadi hanya 78,54 persen.
"Uang itu di anggaran menjadi instrumen penting untuk pengalihan inflasi. Kita mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Tahun lalu 30 November itu 84,4 persen pendapatan berhasil sesuai target, tapi di tahun ini turun 78,54 persen," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah di Jakarta Pusat, Senin (5/12).
Secara rinci, di tingkat provinsi realisasi pendapatan turun dari 86 persen menjadi 82 persen. Di tingkat kabupaten mengalami penurunan 6 persen, dari 83 menjadi 76 persen. Sementara, untuk kota menurun dari 84 persen ke 77 persen pendapatan yang berhasil diraih.
"Kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada daerah-daerah yang realisasi pendapatannya katakanlah di atas 85 persen, seperti Kalimantan Timur ini tinggi sekali 105 persen, Bangka Belitung juga tinggi mendekati 100 persen," ujar Tito.
Ia mengungkapkan 10 provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi adalah Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo, Aceh, Bali, dan Kalimantan Barat.
Sementara 10 provinsi terendah di bawah 85 persen adalah Sumatera Selatan, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Maluku Utara, Papua, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Untuk di tingkat kota, Prabumulih meraih realisasi tertinggi dengan pendapatan 111 persen dari target. Namun, Kota Palopo menjadi yang paling rendah dengan 67 persen realisasi pendapatan.
Lebih jauh, di tingkat kabupaten pendapatan paling tinggi terealisasi adalah Kabupaten Mimika dengan 116 persen. Sedangkan yang terendah dengan 56 persen adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
"Kabupaten Halmahera Tengah paling rendah, sebentar lagi mau ada pergantian Pj (Penjabat). Ya sudah pasti Pj-nya nggak kita dengar dari bupatinya, kita cari orang yang lebih bagus lagi untuk mendapatkan pendapatan," tegas Tito.
