Jakarta, Gatra.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan sejumlah fakta menarik berbagai dugaan kecurangan berpotensi tindak pidana korupsi pada sektor industri strategis.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh usai menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Jakarta, Jumat (9/12), menyampaikan, indikasi tersebut merupakan hasil dari penggunaan digitalisasi penanganan korupsi menggunakan Big Data Analytic yang diterapkan pihaknya.

“BPKP melalui Big Data Analytic berhasil mengungkap fakta-fakta menarik mengenai tata kelola bisnis yang bergerak di industri strategis,” katanya.

Baca Juga: BPKP: Ruang Lingkup Audit Industri Sawit Sangat Luas

Ia menjelaskan, menggunakan tekhnik pengolahan data tersebut, BPKP mampu mengungkap sederet fakta pelbagai dugaan permasalahan, kecurangan yang nantinya dijadikan bahan identifikasi dan menemukan indikasi aliran dana dalam rangka asset tracing dan recovery atas kerugian keuangan negara atau korporasi yang timbul akibat kecurangan.

“Laboratorium forensic digital BPKP mendukung upaya proses deteksi dan penanganan kecurangan yang dibutuhkan penyidik APH [aparat penegak hukum],” ujarnya.

Sedangkan untuk mencegah tindak pidana korupsi, lanjut Ateh, BPKP telah membentuk Masyarakat Pembelajar Antikorupsi sebagai wujud pemberantasan korupsi.

Bukan hanya itu, kata Ateh, pihaknya juga menggunakan Fraud Control Plan (FCP) sebagai suatu sistem pengendalian di organisasi yang dirancang untuk mencegah, menangkal, dan mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan.

Adapun untuk mengukur indeks kemajuan seluruh upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi dalam organisasi, BPKP menggunakan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin, menegaskan bahwa dalam memperingati Hakordia setiap tahun merupakan penanda sekaligus pengingat bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa.

“Sama halnya dengan Covid-19, korupsi juga merupakan musibah global. Seluruh negara mengakui bahwa korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan,” ujarnya pada Peringatan Hakordia 2022 di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (9/12).

Baca Juga: Di Bawah Pengawasan BPKP, Plt Bupati Muba: Hati-hati dengan Keuangan Desa

Lebih lanjut, orang nomor dua di Indonesia ini menilai bahwa korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian Indonesia, khususnya perjuangan untuk pulih dari krisis, yang disebabkan oleh munculnya beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan hidup.

Dia melanjutkan, untuk menaggalkan korupsi, maka sumber daya yang bernilai tinggi mesti dikelola dengan baik dan digunakan demi kepentingan rakyat, serta menghindari perilaku memperkaya individu, kelompok atau korporasi.

“Segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk KPK agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif,” ujarnya.