Yogyakarta, Gatra.com – Sejak peralihan ke siaran digital pada 3 Desember, penjualan set top box (STB) di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan bahkan sempat kehabisan stok. Sedangkan di Bantul, sebanyak 2.930 STB dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) belum disalurkan kepada yang berhak.
Pengelola ‘Pusat Antena Mutiara’ Sri Harwati mengatakan, keberadaan STB di dua tokonya di Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, sejak beberapa hari ini kosong. Menurutnya, sejak peralihan ke siaran digital, pembeli STB yang datang silih berganti sejak pagi.
“Dua hari ini, stok STB di toko kami kosong. Sebelumnya saya tidak berani menyetok banyak STB karena sebelumnya pemerintah juga membagi gratis STB. Takut tidak terjual nanti,” katanya, Jumat (9/12).
Karena peminatnya meningkat, harga STB menurut Sri juga naik. Jika sebelum peralihan ke siaran digital, harga STB berkisar pada Rp275 ribu. Namun sekarang sudah menembus Rp325 ribu.
"Di sini awalnya STB termurah kita jual Rp195 ribu, kemudian naik hingga sekarang menjadi Rp275 ribu. Sedangkan untuk STB bermerk bagus, seperti Matrix, harga jual sudah naik tiga kali lipat dari sebelumnya yang hanya Rp325 ribu,” lanjut Sri.
Ia mengaku, meski sudah memesan ke supplier untuk mendapatkan STB lagi, namun mereka belum menentukan kapan barang sampai di tokonya.
Kondisi kosongnya STB ini juga dilaporkan Pemda DIY. Plh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Beny Suharsono, mengatakan, kosongnya STB dikarenakan melonjaknya permintaan pasar.
“Semua orang ingin menikmati siaran digital karena adanya Piala Dunia. Jika normal saya kira kondisi kekosongan STB ini tidak akan terjadi. Kami sudah berkoordinasi dengan Kemkominfo mengenai situasi ini,” ujarnya.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bantul, Arif Darmawan, saat dihubungi, menerangkan, saat ini dari total 29.368 unit STB dari Kominfo untuk masyarakat miskin. Sejak November lalu sudah tersalurkan 90 persen.
“Sisanya yang 10 persen belum tersalurkan. Proses penyaluran ke masyarakat miskin yang berhak dilakukan pihak ketiga yang sudah ditunjuk kementerian. Demikian juga dengan data siapa penerimanya, mereka yang mengatur,” ungkap Arif.
Dari laporan sementara, tidak terdistribusikannya 2.930 STB di Bantul ini dikarena penerima yang sudah ditetapkan sudah pindah domisili dan tidak diketahui alamat barunya.
Arif mengungkapkan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk mengalihkan atau mengusulkan penerima baru STB. Sebab, itu sudah menjadi wewenang Kemkominfo.
