Jakarta, Gatra.com - Perekonomian masyarakat di sekitar lokasi tambang PT Citra Lampia Mandiri (CLM) mulai terganggu usai berhentinya kegiatan operasional pertambangan sejak 7 November 2022 lalu.

Kepala Teknik Tambang PT CLM di bawah pimpinan Direktur Utama (Dirut) Helmut Hermawan, Achmad Sobri mengatakan bahwa gangguan perekonomian ini merupakan konsekuensi dari berhentinya kegiatan pertambangan PT CLM. Hal itu terjadi usai pengambilalihan yang dilakukan Zainal Abidinsyah Siregar dan kawan-kawan yang kini mengeklaim sebagai jajaran manajemen PT CLM yang baru.

Sobri menjelaskan, setiap bulan PT CLM mengeluarkan biaya (operating cost) sekitar Rp40 miliar. Dana ini digunakan untuk membayar berbagai kebutuhan barang dan jasa mulai dari kebutuhan logistik, pengadaan komponen, serta sewa alat berat dan peralatan tambang lainnya.

Baca juga: Kisruh Kepemilikan Saham, PT CLM Tetap Penuhi Kewajiban pada Kreditor dan Vendor

Selanjutnya, biaya bahan bakar, sewa tempat tinggal karyawan, hingga sewa kendaraan angkutan karyawan. Berbagai kebutuhan barang dan jasa itu hampir seluruhnya disediakan oleh perusahaan dan masyarakat lokal di sekitar lokasi pertambangan di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

"Perputaran dana sebesar itu di masyarakat Malili mampu menggerakkan roda kehidupan perekonomian masyarakat di sana. Sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan," kata Sobri dalam keterangannya yang diterima pada Senin (12/12).

Menurutnya, hampir seluruh biaya operasi itu didistribusikan kepada tiga kontraktor utama yang merupakan perusahaan lokal. Ketiga perusahaan itu mempekerjakan tenaga kerja lokal yang 99% berasal dari tiga hingga lima desa di Kecamatan Malili. Jumlahnya mencapai 900 orang.

Baca juga: Karyawan PT CLM Geruduk Jakarta, Beri Dukungan pada Helmut Hermawan

"Kini dengan berhentinya kegiatan pertambangan nikel PT CLM, perputaran ekonomi yang selama ini dirasakan masyarakat Malili sudah tidak ada lagi," tegasnya.

Sobri menambahkan, PT CLM juga rutin mengeluarkan dana untuk mendanai kegiatan Rencana Umum Pemberdayaan Masyarakat (RUPM). Totalnya, mencapai Rp 5miliar per tahun.

"Dana sebesar itu digunakan antara lain untuk membiayai kegiatan Jumat Berkah, bedah rumah penduduk sekitar lokasi tambang, pembangunan rumah ibadah dan lain-lain," ucapnya.

Selain itu, Sobri melanjutkan, PT CLM masih memberikan kontribusi pemasukan bagi negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kontribusi ini dalam bentuk royalti yang hingga akhir Oktober 2022 sudah mencapai Rp176 miliar.

"Semua dana tersebut, baik yang dikeluarkan sebagai biaya operasional perusahaan, dana RUPM maupun PNBP kini otomatis tidak ada lagi pasca berhentinya kegiatan pertambangan nikel PT CLM," kata Sobri menegaskan.