Palembang, Gatra.com - Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2023, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan High Level Meeting (HLM) dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) di Ballroom Hotel Santika Bandara Palembang pada Senin, (12/12).
Sampai bulan November ini, hasil realisasi inflasi Provinsi Sumsel sebesar 5,43% (ytd). Sedangkan secara tahunan, inflasi Sumsel tercatat sebesar 5,87% (yoy). Secara historis, inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada periode Nataru cenderung meningkat. Hal tersebut juga disampaikan oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Nurcahyo Heru Prasetyo.
Heru mengatakan ada beberapa komoditas penyumbang inflasi yang sering muncul pada periode Nataru, antara lain dari komoditas hortikultura (cabai, bawang), beras, daging dan telur ayam ras, serta angkutan udara. "Melalui forum HLM TPID ini kami mengajak para TPID Kabupaten se-Sumsel untuk mengantisipasi risiko inflasi ini dengan memastikan ketersediaan stok dan pasokan di wilayah kerja masing-masing," ujarnya.
Menurut Heru, beberapa hal yang perlu terus dilakukan antara lain optimalisasi gerakan tanam sebagai tindaklanjut Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dan Gerakan Nasioal Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), serta optimalisasi produktivitas pangan seperti penguatan pola tanam bagi daerah sentra secara terintegrasi dan replikasi digital farming.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan, dengan tantangan perekonomian dan risiko inflasi saat ini, diperlukan sinergi bersama baik oleh TPID Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota untuk membawa inflasi tahun 2022 turun ke kisaran nasional yakni sekitar 5%.
“Opsi kerja sama antar daerah sebagaimana yang telah diinisiasi baru-baru ini antara Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Kabupaten Bangli, operasi pasar secara terstruktur dan tindak lanjut bantuan sosial dan subsidi transportasi dengan anggaran pemerintah daerah menjadi upaya yang dapat dilakukan untuk stabilisasi harga Volatile Food," ujar Erwin.
Lebih lanjut, Erwin juga mengimbau agar masyarakat dapat berbelanja bijak, tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan, mengingat Pemerintah Daerah telah berupaya untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan Jelang Nataru.
Tak hanya itu, pada kesempatan yang sama, Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Sumsel, Darma Budhi, dalam arahannya mengimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mewaspadai dan mengendalikan inflasi jelang HBKN Nataru melalui strategi 4K.
Pertama, Ketersediaan pasokan. Kedua, Keterjangkauan harga. Ketiga, Kelancaran distribusi. Keempat, Komunikasi yang efektif. Hal ini sebagai upaya untuk menekan laju inflasi agar tidak terlalu jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yakni sebesar 3,0±1%.
“Tingkat inflasi ini harus kita jaga agar tetap stabil, mengingat tingkat inflasi yang naik terus menerus dapat berpengaruh terhadap kenaikan tingkat kemiskinan dan tingginya pengangguran," kata Darma.
Darma juga meminta agar pemerintah daerah dari 17 kota dan kabupaten di Sumsel dapat terus melakukan upaya pengendalian inflasi. Misalnya, dengan mengintensifkan operasi pasar/pasar murah terhadap komoditas yang memberikan dampak inflasi, antara lain beras, minyak goreng, ayam ras.
Lalu juga meningkatkan kerja sama antar kabupaten/kota se-Sumsel dan antar provinsi dan melakukan upaya percepatan realisasi pendapatan dan realisasi Belanja termasuk anggaran Bantuan Tidak Terduga, Bansos, Dana Insentif Daerah (DID) dan anggaran lain yang menjadi bantalan pengendalian inflasi.
Pada kesempatan tersebut, masing-masing Sekretaris Daerah dari TPID Kota dan Kabupaten se-Sumsel menyampaikan berbagai langkah pengendalian inflasi jelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
Dari sisi ketersediaan pasokan, masing-masing Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa suplai komoditas pangan dan bahan pokok penting yang ada di wilayah Sumsel dalam kondisi aman. Pun dengan berbagai komoditas yang dikelola oleh Perum Bulog Divre Sumsel Babel seperti beras tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 2-3 bulan ke depan.
Hasil pantauan harga dari masing-masing Pemerintah Derah juga menunjukkan bahwa harga komoditas pangan dalam kondisi stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan.
Untuk menjaga stabilitas harga beras yang pada bulan Desember ini tercatat mengalami kenaikan, pemerintah daerah bekerja sama dengan Perum Bulog telah melakukan kegiatan operasi pasar beras.
Misalnya operasi pasar besar oleh TPID Provinsi Sumsel di 30 titik pasar di Kota Palembang; operasi pasar bahan pokok oleh TPID Kota Palembang di 18 kecamatan Kota Palembang; dan operasi pasar murah di 8 Kecamatan Kota Lubuklinggau dan di berbagai wilayah Sumsel lainnya.
Terakhir, TPID Provinsi Sumsel dan seluruh TPID Kabupaten/Kota serta Satgas Pangan akan terus bersinergi dalam mengendalikan inflasi termasuk dengan mengoptimalkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas pangan, serta optimalisasi anggaran pemerintah daerah untuk program pengendalian inflasi.
