Jakarta, Gatra.com - Polri menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang menyebut ada aparat senior membekingi usaha pertambangan. Polri memastikan akan menindaklanjuti bila ada bukti.

"Apabila ada buktinya penyidik Dittipidter Bareskrim dan Polda akan ditinjut (tindaklanjuti)," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi Gatra.com, Kamis (15/12).

Sebelumnya, Mahfud MD meminta semua pihak untuk tidak menutup mata soal adanya beking aparat dalam pertambangan. Hal itu disinggung Mahfud saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Satgas Saber Pungli 2022 di Jakarta.

"Kenapa kita berpura-pura? Bahwa ini ada beking, kita ndak bisa selesaikan, karena senior, kan, dulu yang beking. Kenapa kita pura-pura?" kata Mahfud, Jakarta, Selasa, (13/12).

Saat ini Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri tengah menangani kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) yang diduga melibatkan sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri. Polri telah menetapkan tiga tersangka, yakni Ismail Bolong, RP, dan BP.

Penetapan tersangka berbekal laporan polisi (LP) Nomor: LP/A/0099/II/2022/SPKT.Dittipidter/Bareskrim Polri, tanggal 23 Februari 2022, terkait dugaan penambangan ilegal yang berlangsung sejak awal November 2021. Namun, sebetulnya penyidikan kasus Ismail Bolong, mantan Anggota Satuan Intelkam Polresta Samarinda, itu hanya terkait izin tambang. Penyidik belum menggali soal dugaan suap.

LHP Propam: Duit Haram Mengalir Ke Bareskrim

Kasus ini mencuat setelah Ismail Bolong membuat video testimoni yang menyebut Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menerima setoran uang Rp6 miliar dari seorang pengusaha untuk mengamankan tanbang ilegal di Kalimantan Timur. Setelah itu, beredar pula surat laporan hasil penyelidikan (LHP) yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari Kepala Divisi Propam Polri, saat itu Ferdy Sambo, Nomor: R/1253/WAS.2.4/2022/IV/DIVPROPAM, tanggal 7 April 2022, yang bersifat rahasia.

Dalam dokumen poin h, tertulis Aiptu (Purn) Ismail Bolong memberikan uang koordinasi ke Bareskrim Polri diserahkan kepada Kombes BH selaku Kasubdit V Dittipidter sebanyak 3 kali. Yaitu bulan Oktober, November, dan Desember 2021 sebesar Rp3 miliar setiap bulan untuk dibagikan di Dittipidter Bareskrim.

Selain itu, Ismail Bolong juga memberikan uang koordinasi kepada Komjen Agus Andrianto selaku Kabareskrim Polri secara langsung di ruang kerja Kabareskrim dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3 kali, yaitu Oktober, November dan Desember 2021, sebesar Rp2 miliar.

Kesimpulan laporan hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta bahwa di wilayah hukum Polda Kaltim terdapat beberapa penambangan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan (IUP). Namun, tidak dilakukan upaya tindakan hukum dari Polsek, Polres, Polda Kaltim, dan Bareskrim, karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang ilegal. Selain itu, ada kedekatan antara Tan Paulin dan Leny Tulus, dua sosok yang disebut-sebut sebagai mafia tambang di Kalimantan Timur, dengan pejabat Polda Kaltim.