Jakarta, Gatra.com - Perseteruan antara Bupati Kabupaten Meranti Muhammad Adil dengan Kementerian Keuangan soal Dana Bagi Hasil (DBH) masih panas. Penetapan DBH untuk Meranti oleh Kemenkeu dinilai tidak adil seiring dengan peningkatan produksi minyak dan gas di wilayah tersebut. Puncaknya, Bupati Adil menyebut orang-orang Kemenkeu seperti "setan" dan "iblis".
Adil mengklaim daerah yang dipimpinnya mampu memproduksi minyak mentah sebanyak 7.500 - 8.000 barel per harinya. Meranti, dengan begitu, menjadi salah satu daerah produsen minyak terbesar di Indonesia.
Terkait klaim itu, Koordinator Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas, Kementerian ESDM, Heru Windiarto, mengatakan pihaknya belum dapat mengkonfirmasi terkait data produksi minyak yang diklaim oleh Bupati Adil. "Data yang disampaikan Pak Bupati itu terus terang kami belum tahu data apa," ujarnya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/12).
Acuan Utama Pemerintah: Data Lifting
Heru menekankan bahwa data realisasi lifting minyak menjadi acuan pemerintah dalam menghitung penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Data yang dihimpun pemerintah pusat, kata dia, dihimpun oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk DBH oleh pusat ke daerah.
Karena itu, data yang digunakan untuk perhitungan PNBP bukan dari data produksi, melainkan data lifting. Musababnya, dalam satu barel minyak yang dihasilkan, hanya terdapat bagian hidrokarbon yang bernilai. Besarannya hanya sekitar 30-40% dari satu barel kotor yang diproduksi.
Sementara kandungan nonhidrokarbon, sambung Heru, hanya akan menjadi limbah yang tidak bernilai dan bakal dikembalikan ke alam. Dengan demikian, data produksi kotor minyak mentah selalu lebih besar ketimbang data lifting.
Heru menyebut penggunaan data lifting untuk formulasi perhitungan PNBP bisa meminimalkan terjadinya perbedaan perbedaan analisis dan persepsi. "Jadi cuma sekitar 40% yang jadi uang," tuturnya.
Sebelumnya, Bupati Adil menyebut produksi minyak di Meranti meningkat signifikan, bahkan hingga membuat 103 sumur minyak menjadi kering. Kendati, Adil lebih mempermasalahkan uang DBH dari produksi minyak itu yang tidak sesuai.
Adil menyebut DBH tahun 2022 Kabupaten Meranti hanya sebesar Rp114 miliar, sementara proporsi DBH tahun depan hanya naik sekitar Rp700 juta. Padahal, menurutnya, harga minyak mentah di tingkat global diasumsikan naik hingga di angka US$100 per barel.
