Semarang, Gatra.com - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Jawa Tengah perlu mendapat pengawalan dari berbagai pihak. Hal ini diperlukan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran.
Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman mengatakan, selama ini DTKS yang dirumuskan oleh Pemerintah Pusat menjadi acuan penerima bansos. “Data ini dijadikan ukuran dan patokan oleh pemerintah, siapa yang berhak mendapatkan bansos,” katanya, Selasa (20/12).
Hanya saja, jelasnya, problemnya DTKS ini ada satu kelemahan, pada saat pendataan. Nilai subjektivitas dalam pendataan khususnya pemerintah desa cukup tinggi.
Atas dasar itu, katanya, diperlukan kerjasama dari seluruh pihak untuk mengawal pendataan DTKS tersebut. Selanjutnya, data juga perlu di update tiap tahunnya agar penerima bantuan bias tepat sasaran.
“Untuk mengupdate tidak terlalu sulit, karena pemerintah mempunyai perangkat hingga tingkat RT/RW. Apabila verifikasi di tingkat desa ini subjektif, pemerintah kabupaten harus mengecek juga sampai tingkat bawah,” sebutnya.
Ukuran soal kemiskinan atau siapa yang berhak masuk ke DTKS ini, sebutnya, juga cukup mudah. Rumah tidak layak huni, antara lain belum ada listriknya, sanitasinya atau jamban. “Termasuk tidak mempunyai matapencaharian yang pokok tetap,” bebernya.
Di tahun 2023, jelasnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan Rp437 miliar untuk program bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Sanitasi, Listrik Murah, Bantuan Siswa Miskin. Selain itu juga guna pemberdayaan ekonomi UMKM untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi.
“Semua harus bergerak, masyarakat juga jangan pasif. Tanya ke kepala desa masing-masing. Masyarakat bisa mendaftarkan dirinya atau saudaranya yang kurang mampu untuk masuk ke DTKS melalui ke kepala desa,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo menjelaskan, data-data penerima bansos dilakukan verifikasi. Sejauh ini, pihaknya terus mengajak Dinsos di setiap kabupaten/kota aktif dalam mengupdate data pemerima.
“Sebab mereka yang lebih tahu kondisi setiap masyarakat di wilayahnya. Termasuk di setiap desa. Kepala desa itu ujung tombaknya, kita ajak untuk aktif memberi informasi kepada Dinsos sehingga penerima tidak salah saran,” tandasnya.
