Home Pendidikan Kursus dan Pelatihan Jadi Bentuk Kehadiran Negara Dalam Pembelajaran Sepanjang Hayat

Kursus dan Pelatihan Jadi Bentuk Kehadiran Negara Dalam Pembelajaran Sepanjang Hayat

Jakarta, Gatra.com - Pendidikan Vokasi Non formal menjadi bukti hadirnya negara untuk anak-anak bangsa. Melalui pendidikan non formal seperti kursus dan pelatihan, anak-anak yang tidak bisa bersekolah akan tetap mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang nantinya berguna untuk masuk ke dunia kerja.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Kiki Yuliati mengatakan, pendidikan vokasi non formal punya paradigma pembelajaran sepanjang hayat. tanpa mengenal batasan usia, selama masyarakat tersebut masih ingin belajar, negara akan mengakomodir keinginan tersebut melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

“Negara hadir untuk mereka dalam Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW),” ujar Kiki dalam kegiatan Penghargaan Pendidikan Vokasi Nonformal Berprestasi di Jakarta, Rabu (21/12).

Dalam kiprah pendidikan vokasi non formal sepanjang 2022, Kiki menyebut sebanyak lebih dari 200 ribu anak telah dibina dan dilatih untuk mendapatkan kecakapan sesuai yang minat mereka. Secara terperinci, 159.120 anak telah aktif dibina di program PKK dan 61.176 anak sisanya dibina melalui PKW.

Atas dasar upaya itu, Kiki pun menyampaikan apresiasi terhadap LKP daan juga Pemerintah Daerah yang telah berupaya mendukung terwujudnya akselerasi pendidikan vokasi non formal tersebut.

“Oleh karenanya, kolaborasi ini harus terus terwujud agar pendidikan formal dan non formal vokasi terus berkualitas,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikbudristek, Wartanto menyebut, LKP bukan hanya perlu terus meningkatkan kualitas. Lebih dari itu, kedepan LKP juga didorong untuk bisa terus berinovasi dalam rangka mendorong kemandirian lembaga.

Karena menurut Wartanto, LKP yang enggan untuk menginovasikan diri justru akan dengan mudah ditinggalkan oleh masyarakat.

“Inovasi bisa berupa kerjasama yang terus dilakukan dengan Mitra Industri, Organisasi Masyarakat maupun Pemda. LKP, juga harus punya unit usaha yang menghasilkan sebagai bentuk keberlanjutan lembaga,” tutur Wartanto.

70