Jakarta, Gatra.com - Bank Dunia menyebutkan bahwa harga beras Indonesia paling mahal jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengingatkan bahwa Indonesia perlu mewaspadai dampak disparitas harga beras yang terlalu tinggi.

“Jika perbedaan antara harga di dalam negeri dengan luar negeri terlalu besar, ada kecenderungan beras impor lebih murah, keinginan untuk mendatangkan beras dari luar negeri akan sangat tinggi. Kondisi ini bisa memberikan ancaman bagi petani,” ujarnya di Jakarta, pada Kamis (29/12).

Apalagi, Arsjad melanjutkan, pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 200 ribu ton hingga akhir 2022 untuk memenuhi stok beras nasional di gudang Bulog.

Baca juga: Harga Beras RI Paling Mahal di ASEAN Menurut World Bank, Begini Respons Mentan

Stok beras impor itu rencananya hanya akan digunakan pada kondisi tertentu seperti penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan, dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya. Penggunaannya pun akan diawasi secara ketat untuk memastikan tidak ada yang masuk ke pasar.

Alasan Arsjad Rasjid mengingatkan dampak disparitas harga ini dipicu oleh kebijakan impor beras yang muncul ketika Bulog mencatat stok beras di gudangnya, didapati adanya penyusutan dari 1 juta ton pada awal 2022 menjadi 587 ribu ton pada November 2022.

“Karena harus melakukan intervensi pasar selama musim paceklik 3-4 bulan ke depan dan mengantisipasi kebutuhan untuk bencana alam, Bulog harus mengisi stok beras hingga tingkat aman sekitar 1,5 juta ton,” jelasnya.

Lebih lanjut, Arsjad berpandangan bahwa polemik impor beras dan soal harga yang dinilai tinggi, jangan sampai mengubah fokus dalam menjaga ketahanan pangan. Dia menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan pangan, mengingat ke depan, ada potensi krisis global yang antara lain akibat perang Rusia dan Ukraina yang belum surut.

Dalam kondisi krisis global, menurtu Arsjad, komoditas pangan bisa ikut terimbas dan berdampak serius bagi rantai pasok perdagangan global, termasuk di sektor pangan.

“Gangguan pada pasokan berpotensi mendorong kenaikan harga, sehingga daya jangkau masyarakat menjadi lemah mengingat tingkat kesejahteraannya tidak mengalami peningkatan akibat krisis,” ujarnya.

Arsjad mencontohkan, kenaikan harga beras yang relatif besar di beberapa wilayah di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) ada dua wilayah, di mana rata-rata harga beras eceran naik di atas 5% pada 6 Desember 2022 dibandingkan sebulan sebelumnya, 7 November 2022.

Daerah dengan peningkatan harga rata-rata terbesar adalah Sulawesi Barat dengan 6,6% dan Kalimantan Tengah dengan 5,6%. Selain itu, ada sekitar 11 daerah yang masih defisit beras.

Baca juga: 10 Ribu Ton Beras Impor Asal Vietnam Tiba Di Pelabuhan Tanjung Priok dan Merak

Menurut Arsjad, krisis pangan ditandai oleh sejumlah hal. Di antaranya, pasokan bahan pangan yang berkurang, atau harga yang makin tak terjangkau. “Jangan sampai kondisi krisis pangan terjadi di Indonesia, karena dampaknya bisa meluas ke masalah sosial,” ucap Arsjad Rasjid.

Secara fundamental, Arsjad menilai, Indonesia perlu terus meningkatkan ketahanan pangan strategis seperti beras, terutama dari sisi produksi.

"Alasannya, kenaikan harga komoditas dapat bersumber dari sisi permintaan maupun penawaran, yang berpotensi mempengaruhi daya jangkau masyarakat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bank Dunia merilis laporan “Indonesia Economic Prospect” yang salah satunya memuat tentang harga beras di Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan harga beras dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Adapun harga beras di Indonesia sekitar dua kali lipat lebih tinggi dari Vietnam, Kamboja, dan Myanmar.