Jakarta, Gatra.com- Memasuki tahun 2023, kerja partai politik (parpol) akan semakin sibuk. Hal ini tidak terlepas dari situasi tahun politik menuju pemilihan umum (pemilu) pada 2024 mendatang. Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Ahmad Hidayah, mengatakan bahwa parpol harus memperhatikan kerja-kerjanya untuk memastikan partainya bisa lolos ke parlemen.
"Pertama, parpol akan merekrut dan menyeleksi bakal calon anggota legislatif. Mencari bakal calon anggota legislatif bukanlah perkara mudah. Pasalnya, Indonesia menganut sistem multipartai yang artinya jumlah parpol yang berpartisipasi di pemilu sangat banyak," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (3/1).
Ahmad menerangkan bahwa model pemilu di Indonesia yang menggunakan sistem proporsional terbuka mengharuskan parpol peserta pemilu menampilkan daftar calon anggota legislatifnya. Dampaknya, parpol sering kali memasukan kandidat secara “asal” dengan tujuan agar daftar kandidat di setiap daerah pemilihan (dapil) terpenuhi.
"Apalagi, terdapat kebijakan afirmasi 30 persen kandidat perempuan di setiap daftar calon anggota legislatif," lanjutnya.
Menurut Ahmad, selama ini logika yang digunakan oleh parpol adalah semakin banyak calon anggota legislatif dan terpenuhi di semua daerah pemilihan (dapil), maka akan meningkatkan peluang bertambahnya perolehan suara. Ini berkaitan dengan peningkatan persentase kemenangan di pemilu tahun 2024 mendatang. Maka, ia menyatakan bahwa parpol perlu bekerja secara masif untuk merekrut dan menyeleksi calon anggota legislatif.
"Parpol perlu merangkul orang-orang yang memang memiliki kapasitas serta popularitas yang tinggi," tambahnya.
Kedua, Ahmad menyebutkan bahwa sosialisasi secara masif ke daerah-daerah menjadi hal yang penting dilakukan. Walaupun masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November mendatang, namun parpol peserta pemilu tetap dapat melakukan sosialisasi ke daerah-daerah.
"Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara tatap muka atau memanfaatkan media sosial dan teknologi yang ada. Kegiatan ini bukan bertujuan untuk mengajak publik memilih parpol, melainkan untuk memperkenalkan visi, misi dan program kerja parpol," paparnya.
Ia melanjutkan bahwa poin ketiga yang harus menjadi perhatian parpol yakni dalam membentuk koalisi untuk mendukung calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Hal ini diperlukan untuk memastikan partainya bisa meraih suara lebih banyak.
Selain itu, ia turut mengingatkan bagi parpol dan anggotanya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) saat ini, jangan sampai kesibukan untuk kembali mencalonkan diri di pemilu tahun 2024 mendatang melupakan kerja-kerja sebagai anggota legislatif. Pasalnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada November 2022 lalu telah menyepakati Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2023.
"Artinya, anggota parpol yang telah berada di DPR RI masih perlu bekerja untuk membahas dan mengesahkan RUU yang dianggap prioritas tersebut," tegasnya.
Melihat kerja-kerja yang akan dilakukan oleh parpol peserta pemilu, penting pula bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk terus bekerja mempersiapkan pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Ia menilai, dengan kerja nyata inilah maka pesta demokrasi terbesar di Indonesia yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang bisa berjalan lancar.
Sebagai informasi, sejak 14 Desember 2022 lalu, terdapat 17 parpol yang telah diumumkan secara resmi oleh KPU menjadi peserta pemilu tahun 2024. Jumlah ini masih bisa bertambah mengingat Partai Ummat tengah melakukan verifikasi ulang di sejumlah daerah.
