Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengungkapkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) patut segera mengumumkan calon presiden (capres) yang bakal didukung pada Pilpres 2024. Hal itu mempertimbangkan waktu yang tersedia bagi sosialisasi dan kampanye capres.
"2023 adalah waktu yang cukup tepat untuk mengumumkan calon atau kandidat yang akan diusung karena bertepatan dengan waktu pengusungan dan juga waktu untuk kampanye," kata Herry dalam paparan tertulisnya, Selasa (3/1/2023).
Herry menilai akan ada konsekuensi jika KIB lambat dalam penentuan capres. KIB akan menelan kerugian jika tidak segera bergerak maju dan memanfaatkan waktu.
"Kalau sudah mepet, itu tentu juga akan merugikan KIB. Sehingga dibutuhkanlah waktu yang tepat untuk menentukan siapa calonnya," ujarnya.
KIB bisa memaksimalkan efek ekor jas (coattail effect) dengan segera mengumumkan capresnya. "Karena ini juga akan menentukan bagaimana ke depan, calon tersebut akan memberikan cocttail effect terhadap parpol yang ada di KIB," pungkasnya.
Di samping itu, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan melakukan pertemuan pada bulan ini. Disebutkan, akan ada partai baru yang bergabung dan KIB dan mereka akan membahas Calon Presiden KIB.
"(KIB) rencana ada pertemuan di bulan Januari, kita akan membahas capres. Dan nanti ada partai baru yang akan bergabung dengan KIB," kata Plt Ketum PPP, Mardiono.
Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono mengatakan, KIB masih akan terus melakukan bongkar pasang sampai dengan awal pendaftaran capres-cawapres.
“Masih bongkar pasang skenario krn tentu melihat siapa yg akan diusung oleh partai lain. Kuncinya nanti mendekati waktu pendaftaran baru mulai mengerucut,” ungkap Teguh, Selasa (3/1).
KIB yang digawangi oleh Partai Golkar, PPP dan PAN, meski suaranya mencukupi presidential threshold, namun belum memiliki sosok internal yang kuat.
“Belum ada tokoh Golkar yang mendapat dukungan lintas partai sebagaimana Prabowo dan Ganjar. Jadi sulit mendominasi wacana politik saat ini,” jelas Teguh.
