Semarang, Gatra.com - Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang memulai pembangunan Pasar Induk di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) dengan anggaran senilai Rp27,183 miliar.

Pembangunan Pasar Induk berada di atas tanah wakaf banda Masjid Agung Semarang (MAS) yang berlokasi di Blok F dan G relokasi pedagang Pasar Johar di kawasan MAJT, Semarang.

Direktur Utama Pasar Induk MAJT-MAS, Ahyani, menyatakan area yang disiapkan untuk pasar induk mencapai 77.608 meter persegi dengan 12 blok. Adapun anggaran yang dipersiapkan untuk pembangunan itu mencapai Rp16,9 miliar, yang diikuti dengan pembangunan jalan, saluran dan fasilitas umum seluas 4.710 m2 dengan dana Rp10,27 miliar.

Dari 12 blok akan dibangun 2.720 lapak masing-masing berukuran 2x4 meter persegi, kemudian 54 Ruko ukuran setiap Ruko 4x8 meter persegi berlantai 2. “Saat ini sudah ada 715 dari 800 pedagang yang sudah membuat pernyataan di atas meterai yang menginginkan tetap berjualan di Pasar Induk MAJT MAS,” kata Ahyani, Selasa (3/1).

Direktur Pemasaran Pasar Induk MAJT-MAS, Istajib AS menambahkan pembangunan pasar induk mendapatkan dukungan dan restu penuh dari para tokoh dan kiai sepuh seperti mantan Gubernur Jateng Ali Mufiz MPA, Pengasuh Pesantren Addanuriyah, KH Dzikron Abdullah dan KH Hanief Ismail.

Sementara KH Achmad Darodji berharap masyarakat dan semua pihak termasuk Pemerintah Kota Semarang agar mendukung pembangunan pasar induk untuk dapat mengakomodasi 800 pedagang. Dengan begitu, keberadaan Pasar Induk MAJT-MAS dapat membangkitkan perputaran roda ekonomi secara dinamis hingga berujung terwujudnya kesejahteraan para pedagang.

“Geliat pasar induk akan berkontribusi mengurangi kemiskinan, sekaligus sebagai upaya membuat umat Islam kaya dan berdaya saing kuat,” ujarnya.

Sedangkan Gus Nuril yang juga Pengasuh Pesantren Soko Tunggal, Sendangguwo Semarang dan Pesantren Abdurrahman Wahid, Jakarta, mendukung pembangunan Pasar Induk MAJT-MAS. “Ini termasuk tugas mulia, apalagi yang mengelola MAJT dan MAS, maka jangan ada yang menghalangi, apalagi pemerintah daerah,” tegasnya.