Jakarta, Gatra.com - Masa jabatan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir tahun depan. Tahun ini menjadi tahun politik menuju persiapan pemilihan umum (pemilu) pada Februari 2024 mendatang.
Menjelang masa akhir pemerintahan Jokowi, peneliti sekaligus Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo mengatakan bahwa konsolidasi akan dilakukan pihak Jokowi dalam upaya mempertahankan eksistensi kekuasaannya.
"Jokowi akan mempertahankan eksistensi kekuasannya, akan punya pengaruh yang kuat, ingin soft landing. Dicegah supaya tidak terjadi pelemahan (kekuasaan) di tengah tantangan ekonomi dan politik," ujarnya dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate secara hybrid, Rabu (4/1).
Ia menyatakan bahwa akan terjadi rekonfigurasi koalisi pemerintahan. Menurutnya, ini sangat dipengaruhi dengan bagaimana pencalonan partai politik (parpol) di pemilu 2024 mendatang.
Baca Juga: Jokowi: Hati-Hati Memilih Presiden di 2024
"Bukan tidak mungkin wacana reshuffle kabinet. Itu sesuatu yang memang menjadi kebutuhan presiden untuk menjaga, ketegangan partai jangan sampai mengganggu efektivitas pemerintahan," terangnya.
Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari situasi pengumuman pencalonan presiden dari Partai Nasdem. Ia menerangkan bahwa kondisi ini menimbulkan adanya tarik-menarik parpol dalam rekonfigurasi pembentukan koalisi antara partai koalisi lama dan koalisi baru.
"Kondisi baru ini akan menimbulkan ketegangan dari partai yang ada di koalisi pemerintahan. Konsolidasi kabinet harus dibaca. Bacaan kami, kemungkinan akan ada 1 atau 2 kali reshuffle pada 2023 ini," jelasnya.
Ari menyebutkan bahwa ada kemungkinan terjadinya reshuffle, yakni antara bulan Maret-April, dan atau sekitar Oktober-November. Hal ini tidak terlepas dari momentum jelang pemilu 2024 mendatang.
Baca Juga: Presiden Minta KPU Pastikan Tahapan Pemilu Miliki Aturan Teknis dan Koridor Hukum yang Jelas
"Antara Maret-April untuk melihat 1 tahun terakhir lagi menuju 2024. Pada Oktober-November, untuk mengantisipasi nanti pendaftaran capres-cawapres," lanjutnya.
Ia menilai bahwa kondisi ini akan menunjukkan bagaimana Jokowi mempertahankan pengaruhnya dalam menjalankan pemerintahan. Pengaruh kekuasaannya akan terlihat dalam bagaimana ia mampu memastikan partai menyelesaikan pemerintahan.
“Jangan sampai, parpol hanya berfokus untuk memenangkan 2024 tanpa menyelesaikan tanggung jawabnya di tahun ini,” katanya.
