Jakarta, Gatra.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua direktur dan satu direktur utama dari tiga perusahaan pascamenetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020–2022.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana di Jakarta, Kamis (5/1), mengatakan, pemeriksaan ketiga orang petinggi atau direksi asal 3 perusahaan tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Ia menjelaskan, kasus dugaan tindak pencucian uang tersebut terkait dari kasus tindak pidana korupsi BTS 4G dan paket pendukungnya yang merupakan tindak pidana asal.
Baca Juga: Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Korupsi BTS Kominfo, Ini Peran Mereka
Adapun ketiga orang saksi yang diperiksa pada hari ini, yakni Direktur PT Anggana Catha Rakyana, AIOH, Direktur Utama (Dirut) PT Profesional Teknologi Telekomunikasi, IH; dan Direktur CV Encle Berkah Jaya, S.
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang,” katanya.
Sebelumnya, Kejagung menetapkan ?3 tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020–2022.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi, di Jakarta, Rabu (4/1), mengatakan, ketiga tersangkanya di antaranya Direktur Utama (Dirut) BAKTI Kementerian Kominfo, AAL.
Sedangkan dua tersangka lainnya, adalah Direktur Utama (Dirut) PT Mora Telematika Indonesia, GMS; dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, YS.
Adapun peran para tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo ini, yakni:
1. Tersangka AAL
Tersangka AAL telah dengan sengaja mengeluarkan peraturan yang telah diatur sedemikian rupa untuk menutup peluang para calon peserta lain sehingga tidak terwujud persaingan usaha yang sehat serta kompetitif dalam mendapatkan harga penawaran.
“Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mengamankan harga pengadaan yang sudah di-mark-up sedemikian rupa,” katanya.
2. Tersangka GMS
Tersangka GMS secara bersama-sama memberikan masukan dan saran kepada tersangka AAL ke dalam Peraturan Direktur Utama beberapa hal yang diketahui dimaksudkan untuk menguntungkan vendor dan konsorsium serta perusahaan yang bersangkutan yang dalam hal ini bertindak sebagai salah satu supplier salah satu perangkat.
3. Tersangka YS
Tersangka YS secara melawan hukum telah memanfaatkan Lembaga HUDEV UI untuk membuat kajian teknis yang senyatanya kajian tersebut dibuat oleh yang bersangkutan sendiri.
“Kajian teknis tersebut pada dasarnya adalah dalam rangka mengakomodir kepentingan tersangka AAL untuk dimasukkan ke dalam kajian sehingga terjadi kemahalan harga pada OE,” ujar Kuntadi.
Kejagung langsung menahan tersangka AAL, GMS, dan YS selama 20 hari untuk mempercepat proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang membelit mereka. Penahanan terhitung sejak 4 Januari sampai dengan 23 Januari 2023.
Baca Juga: Direktut PT TJI dan PT MTD Hadapi Penyidik Kejagung soal Kasus BTS 4G Kominfo
Penyidik menahan AAL dan YS di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Salemba Cabang Kejagung. Sedangkan GMS ditahan di Rutan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).
Kuntadi menyampaikan, Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung pada hari yang sama menggeledah 4 lokasi yang merupakan tempat tinggal atau rumah ketiga orang tersangka untuk memperkuat penyidikan.
Kejagung menyangka AAL, YS, dan GMS melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
