Jakarta, Gatra.com- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi turbulensi politik pada awal 2023, mengingat Indonesia sudah cukup matang akan demokrasi.

“Yang pertama kita nggak perlu terlalu khawatir meskipun memang kita harus mengantisipasi segala kemungkinan. Selama perut rakyat itu bisa terpenuhi dengan baik, kemampuan masyarakat untuk membeli pangan tidak terhambat, rasanya semua akan berjalan dengan baik,” kata Daniel dalam diskusi akhir pekan Polemik MNC Trijaya bertajuk '2023 Tahun Turbulensi Politik' yang digelar secada daring, Sabtu (7/1).

Daniel menegaskan yang penting pemerintah memastikan kondisi pangan berjalan dengan baik, daya beli masyarakat juga tidak ambruk.

“Persoalan politik kita terus mendorong adanya pendidikan politik yang cerdas untuk rakyat. Mari kita berpolitik dengan bahagia dengan riang gembira, tidak perlu masyarakat terjerumus di dalam pembelahan untuk kepentingan elit,” tandasnya.

Daniel menekankan yang penting masyarakat menyambut tahun-tahun pemilu dengan semangat. Jika ada yang ingin berubah, ini saatnya jika ingin ada penerusan menjadi pilihan rakyat.

“Meneruskan yang tentu ada di nasi perubahan. Kalau tidak ada dinamika, tidak ada dialek, dialek itu kan standar perubahan, karena saya diajarin Gus Dur yang harus menjadi standar dua, perubahan dan kesederhanaan,” tuturnya.

Ketika ditanyakan soal Jokowi mengingatkan awan gelap resesi ekonomi global yang berdampak terhadap situasi dan kondisi politik, Daniel menjawab sejauh ini dari data-data yang disampaikan oleh pemerintah, ia merasa optimistis masyarakat dapat memasuki 2023 dengan baik.

“Artinya stok pangan juga dari versinya pemerintah kita juga cukup aman, tetapi memang kita harus memverifikasi antara data yang disampaikan dengan yang ada di lapangan yang agak mengkhawatirkan di tengah harga-harga input dari pertanian yang meningkatnya sangat drastis,” jelasnya.

Daniel menyebutkan stok pangan berimplikasi dengan tingkat inflasi, sehingga pemerintah harus benar-benar mengantisipasi.

Daniel menganjurkan dari politik anggaran, pemerintah harus memastikan petani tidak kesulitan mendapatkan pupuk, sanggup tentang membeli pupuk, tidak kosong, sehingga petani tetap tidak rugi dalam bertani.

“Yang kedua adalah produktivitas tidak anjlok karena petani tidak sanggup beli pupuk, misalnya,” pungkasnya.