Jakarta, Gatra.com- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan merespons soal reshuffle kabinet menteri yang sempat diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022 lalu.

“Masalah menteri itu hak prerogatif presiden. Presiden selalu mengingatkan awal juga pada saat pemerintahan Pak Jokowi presiden ke-2 menegaskan secara jelas dan gamblang tidak ada visi misi menteri yang ada hanyalah visinya presiden. Jelas,” respons Irfan diskusi akhir pekan Polemik MNC Trijaya bertajuk '2023 Tahun Turbulensi Politik' yang digelar secara daring, Sabtu (7/1).

Irfan menegaskan semua menteri, pembantu Presiden, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh presiden. Irfan menyampaikan salah satu tugas KSP adalah mengawal program program strategis nasional yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Presiden.

Selanjutnya, Irfan menyebutkan jika program yang dijalankan oleh Kementerian teknis berjalan sesuai waktu, maka hasilnya tepat sasaran, sehingga apa yang dirasakan publik tersampaikan karena Presiden beserta aparat di KSP turun ke bawah.

“Tugas KSP mengawal, turun ke bawah, menanyakan terlaksana atau tidak. Kalau tidak terlaksana, kita akan coba melakukan komunikasi. Apa masalahnya? Kenapa bisa terjadi? Seperti itu, karena kita dibatasi waktu kerja satu periode presiden itu kan hanya 5 tahun,” jelasnya.

Irfan menambahkan dalam waktu kerja itu, apa saja program-program prioritas nasionalnya. Kemudian, ia dituntut agar tidak lambat dan cepat mengisi kursi semua program yang ada.

“Itu ada kepentingannya. Satu kepentingan untuk masyarakat Indonesia terpisah. Lebih sejahtera Indonesia lebih maju,” pungkasnya.