Home Kesehatan Komitmen Jokowi Soal Kedaulatan Kesehatan Diapresiasi, Namun Ada Beberapa Catatan, Apa Saja?

Komitmen Jokowi Soal Kedaulatan Kesehatan Diapresiasi, Namun Ada Beberapa Catatan, Apa Saja?

Jakarta, Gatra.com - Kalangan dewan mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat Indonesia untuk mengurangi berobat ke luar negeri. Hal itu dipandang sebagai wujud komitmen Jokowi mewujudkan kedaulatan di bidang kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, permintaan tersebut menggambarkan jika Presiden ingin sekali kualitas pelayanan kesehatan Indonesia diperbaiki lagi. Jika itu terjadi maka akan membuat masyarakat merasa tidak perlu untuk mendapat pelayanan kesehatan di luar negeri lagi.

"Harus kita apresiasi pernyataan pak Jokowi ini karena menunjukan jika beliau serius ingin pelayanan kesehatan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan membuat masyarakat jika berobat nggak perlu ke luar negeri," kata Saleh dalam keterangannya, Minggu (8/1/2023).

Jokowi, lanjut politikus PAN ini, juga seperti memikirkan jika ada peluang pendapatan devisa dalam hal pelayanan kesehatan di Indonesia. Saleh merasa jika pelayanan ini diperbaiki maka akan mendatangkan keuntungan bagi Indonesia, karena masyarakat tidak perlu membuang uangnya ke luar negeri untuk berobat.

"Kalau kualitas pelayanannya, dokternya, dan kemudian hospitality-nya itunya sudah bagus, saya kira orang akan tidak perlu lagi ke luar negeri untuk menghabiskan uangnya berobat," jelas Saleh.

Menurut Saleh, atas keinginan ini maka Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga harus segera bergerak untuk keinginan Presiden ini. Salah satunya untuk meratakan pelayanan kesehatan hingga tersebar di seluruh Indonesia dan tak hanya berpusat di Jakarta.

"Jadi kalau pelayanan kesehatan itu mudah diakses dengan baik ke seluruh Indonesia dengan kualitas yang sama dengan Jakarta maka yakin masyarakat yang berobat ke luar negeri akan berkurang," tegas Saleh.

Legislator Dapil Sumsel III ini mencontohkan, jika banyak orang berobat ke luar negeri contohnya orang dari Pekanbaru, itu lantaran biaya yang dibutuhkan untuk berobat di Jakarta sama bahkan lebih murah.

"Orang ke luar negeri itu sebetulnya mereka berpikir itu biayanya sama dengan di Jakarta karena di Pekanbaru tidak ada rumah sakit yang bisa katakan bisa menangani penyakit itu, daripada ke Jakarta dia bagus katakanlah ke luar negeri ke Kuala lumpur atau ke Brunei misalnya seperti," jelasnya.

"Kenapa karena biayanya sama ongkosnya sama bahkan mungkin lebih murah karena ke Malaysia lebih dekat misalnya daripada ke Jakarta. Karena itu ini yang saya kira juga penting pembangunan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia jadi hal yang sangat penting," sambung Saleh.

Karenanya, Saleh mendesak agar Kemenkes dalam hal ini Menkes Ida Fauziyah segera membuat road map pemerataan kesehatan seperti yang diharapkan oleh Presiden itu. Hal ini bisa melalui langkah-langkah strategis yang akan dilakukan, kemudian tahapannya, dan terakhir dengan menyakinkan masyarakat soal proses pelayanan kesehatan Indonesia sama atau bahkan lebih baik dari luar negeri.

"Sosialisasi yang masif ke publik jika dilakukan maka bisa membuat mereka tahu rasanya kualitas pelayanan kita lebih baik. Apalagi juga disertai dengan dokter yang mumpuni dan berkualitas, maka saya yakin kedaulatan kesehatan Indonesia seperti keinginan pak Jokowi akan tercapai," tutup Saleh.

106