Jakarta, Gatra.com - Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) bakal membantu koperasi dan usaha mikro untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini seiring rencana Pemerintah, mencapai bebas kemiskinan ekstrem di tahun 2024 dan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius mengatakan, koperasi dan usaha mikro akan difasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan. Dengan demikian, kata dia, secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem.
"Dilakukan secara tidak langsung kepada masyarakat pelaku usaha mikro, dengan pendekatan kelompok/sentra/kluster/dan/atau yang tergabung dalam wadah koperasi," ujar Yustinus dalam keterangan tertulis, Selasa (10/1).
Adapun lokasi prioritas program pengentasan kemiskinan ekstrem berada 48 kabupaten/kota di 8 provinsi. Menurutnya, pemilihan target lokasi ini disesuaikan dengan tingkat kemiskinan dan potensi lokal yang ada di lokasi tersebut.
"Setelah ditentukan lokasinya, selanjutnya ialah pendampingan dan pelatihan, serta pemberian fasilitasi akses pembiayaan dan fasilitasi akses pasar. Pada tahap terakhir ialah monitoring dan evaluasi kegiatan," papar Yulius.
Menurut Yulius, koordinasi dan kolaborasi untuk Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Prioritas Kemiskinan Ekstrem melibatkan Unit Eselon I KemenKopUKM serta Kementerian/Lembaga terkait, antara lain Kementerian Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Investasi, dan lainnya.
Sejumlah potensi di berbagai wilayah dapat dikategorikan dalam sektor destinasi wisata, home décor, kuliner, fashion, industry kreatif, pertanian atau perkebunan, perikanan atau peternakan di 48 kabupaten atau kota prioritas.
Sementara di tahap pendampingan dan pelatihan, Yulius mengatakan bakal dilakukan dengan berkoordinasi bersama PLUT-KUMKM, Inkubator Bisnis, Garda Transfumi, Bds/P, KKMB, Pendamping KUMKM Daerah.
Yulius menjelaskan, pendampingan nantinya juga akan dilakukan terkait peningkatan produktivitas. Misalnya melalui ketersedian pemasok bahan baku, pengembangan rumah produksi bersama, mekanisasi produksi, rumah kemasan, standarisasi/sertifikasi produk, serta pengembangan jalur distribusi.
"Tahap pendampingan tersebut kemudian akan berdampak pada peningkatan modal dan volume usaha sehingga output yang dihasilkan ialah UMKM Naik Kelas," tuturnya.
Di samping itu, fasilitasi akses pembiayaan juga telah disiapkan. Yulius menyebut pendanaan koperasi dan usaha mikro bisa dilakukan melalui KUR dan Kredit Program, PKBL/CSR, Dana Bergulir LPDB-KUMKM, Kredit Komersial Perbankan, modal ventura, Mekar, Ulam, dan pembiayaan lainnya.
Adapun akses pasar dilakukan dengan layanan pemasaran melalui LLP-KUMKM, Revitalisasi Pasar Tradisional, Akses Pasar di Dalam dan Luar Negeri, Pasar On Line dan Offline, Reseller, dan Off Taker.
Yulius mengaku optimis bahwa program ini dapat berdampak terhadap Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Terutama dalam hal penciptaan lingkungan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat, serta penghapusan kemiskinan ekstrem. "Adapun proses pemantauan dan evaluasi akan dilakukan melalui sistem berbasis web online," ucap Yulius.
