Karawang, Gatra.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso buka suara ihwal maraknya industri padat karya yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tahun 2023. Ia mengatakan pemerintah tengah menggodok kebijakan yang seimbang untuk mengatasi keluhan industri berorientasi ekspor yang mengalami penurunan pesanan.

"Sedang coba merumuskan kebijakan, karena enggak bisa langsung produk ekspor shifting ke domestik," ujar Susiwijono saat menghadiri peresmian fasilitas produksi dan pelepasan ekspor produk tembakau bebas asap PT HM Sampoerna di Karawang, Kamis (12/1).

Ia menjelaskan, perumusan kebijakan mengatasi potensi gelombang PHK di sektor tersebut, tidak bisa serta-merta mengalihkan seluruh pasar ekspor ke dalam negeri. Pasalnya pasar domestik sudah ada industrinya tersendiri.

"Makanya pemerintah turun tangan, mencoba mendiskusikan banyak hal. Termasuk bagaimana kita sendiri mengatur dan membatasi impor kita untuk tekstil itu, lagi kita diskusikan," imbuhnya.

Susiwijono mengakui, beberapa industri padat karya seperti garmen, tekstil, alas kaki, dan furnitur sudah melaporkan telah mengurangi karyawannya hingga 87 ribu orang.

Adapun penurunan permintaan global terhadap produk ekspor RI disebabkan perekonomian dunia telah berjalan lambat. Ia pun menyebut, di tahun 2023 juga kemungkinan pertumbuhan ekonomi global akan menurun sehingga kontraksi pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara akan berdampak terhadap industri padat karya orientasi ekspor.

"Karena demand di internasionalnya berkurang, mau-enggak-mau mengurangi produksinya. Jadi konteksnya itu," tuturnya.