Jombang, Gatra.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang Athoillah menyatakan bahwa anggota PPS terpilih harus menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal itu ia jelaskan setelah melantik 918 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum (Pemilu) Kabupaten Jombang Selasa (24/01/2023) yang juga dihadiri oleh Bupati Jombang, Munjidah Wahab.

Bupati yang turut menyaksikan pengambilan sumpah tersebut berharap seluruh anggota PPS dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tahapan pemilu yang telah ditetapkan. Hal itu menurutnya untuk menciptakan kondisi Pemilu 2024 yang aman, kondusif, lancar, dan sukses.

"Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen mendukung secara optimal terhadap sukses dan lancarnya pelaksanaan seluruh tahapan pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2024", tutur Bupati Mundjidah Wahab dalam acara yang digelar di GOR Merdeka, Kabupaten Jombang.

Ia menjelaskan bahwa PPS merupakan kepanjangan tangan dari KPU yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pemilu demokratis tahun mendatang.

"Untuk menentukan suksesnya pemilihan umum tahun 2024, PPS harus berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, oleh karena itu PPK dan PPS harus memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap tugas yang diamanahkan oleh negara", jelas Bupati.

Ia berpesan agar para petugas PPS yang didominasi generasi milenial mampu memanfaatkan teknologi dalam rangka mensosialisasikan pelaksanaan seluruh tahapan pemilu 2024. Menurutnya, anggota PPS terpilih harus memahami segala macam bentuk peraturan dan perundang-undangan tenteang pemilu dan memegang teguh kode etik penyelenggaraan pemilu. Istilah terakhir menurutnya merujuk pada bekerja sesuai aturan yang berlaku serta tetap menjunjung tinggi netralitas, profesionalitas, dan independensi.

“Anggota PPS juga harus terus meningkatkan pemahaman akan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, bersikap netral dan hindari konflik kepentingan yang dapat mengakibatkan rusaknya citra penyelenggara pemilihan umum yang pada gilirannya dapat mengurangi kualitas hasil pemilu yang merupakan pelaksanaan dari akar demokrasi lokal,” pesannya.

Bupati juga meminta kepada PPS yang baru saja dilantik untuk segera melakukan konsolidasi internal dan koordinasi dengan semua pihak agar seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang lancar, aman, damai, sejuk dan berintegritas dapat diwujudkan.

"Kami tentunya berharap Kabupaten Jombang siap melaksanakan Pemilu tahun 2024 yang berkualitas dan bermartabat, tidak hanya sisi pelaksanaannya yang sukses dan lancar, akan tetapi kondusifitas daerah juga terjaga", pungkasnya.