Jakarta, Gatra.com - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Edddy Abdurrachman, menyebut pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp30-Rp31 triliun untuk program penyaluran 13,15 juta kiloliter bahan bakar biodisel B35. Angka itu diketahui telah disetujui oleh Komite Pengarah BPDPKS.
Eddy mengatakan, proyeksi alokasi dana tersebut didasari pada perkiraan harga solar dan biodisel di pasaran tahun ini. Menurutnya fluktuasi harga minyak tahun 2023 diprediksi tidak akan terjadi seagresif tahun lalu.
"Kita lihat Januari (2023) sudah mulai ada selisihnya. Biodisel lebih tinggi dari solar walaupun tidak begitu besar," ujar Eddy dalam acara "Energy Corner" di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (31/1).
Diketahui, BPDPKS memiliki mandat untuk membayar selisih harga biodisel terhadap solar. Bila harga biodisel lebih tinggi dibandingkan harga solar, maka selisih harga akan dibayarkan BPDPKS kepada produsen biodisel.
Baca Juga: Besok Pemerintah Luncurkan Bahan Bakar Solar Campuran Minyak Sawit B35
Ihwal ketersediaan dana BPDPKS untuk program biodisel, menurut Eddy, akan menjadi tantangan bila selisih harga terlampau tinggi. Berkaca pada awal tahun 2021, saat itu BPDPKS mengucurkan dana hingga Rp51 triliun untuk membayar selisih harga di program B30.
"Ini menjadi tantangan bagi kami, terkait dengan ketersediaan dana. Khususnya apabila selisihnya besar sekali," ucap Eddy.
Sedangkan saat harga solar di pasaran terlampau tinggi dibandingkan harga biodisel, Eddy menyebut pihaknya tidak akan membayar selisih harga. Hal itu, menurutnya, pernah terjadi pada Juli hingga Desember 2022. "Kami tidak membayar karena memang tidak ada selisihnya, " imbuhnya.
