Jakarta, Gatra.com - Peran aktor politik diperlukan menuju pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khorunnisa Nur Agustyati, mengatakan bahwa peran masing-masing pihak harus dioptimalkan dalam proses penyelenggaraan pemilu.

"Kami memberi catatan kepada berbagai variabel, salah satunya aktor pemilu. Tahun 2023 ini tahun yang menentukan perjalanan menuju pemilu 2024. Prosesnya harus free and fair election," ujar Ninis dalam diskusi bertajuk "2023: Tahun Pertaruhan Kredibilitas Pemilu 2024" yang digelar secara daring, Selasa (31/1).

Sebagai peserta politik, Ninis meminta partai politik (parpol), bakal calon legislatif (bacaleg), bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk mampu menahan diri. Artinya, sebelum memasuki masa kampanye, peserta pemilu diharapkan mampu berproses sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga: Kunjungi Pasar Beringharjo, Iriana Jokowi Berbelanja dan Puji Pedagang

"Penting untuk diketahui bersama bahwa saat ini belum masuk masa kampanye. Bagi para peserta pemilu untuk bisa menahan diri, karena ini jadi ruang yang abu-abu, tidak ada aturannya," lanjutnya.

Selain peserta pemilu, Ninis juga mengimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bertindak cepat mengatasi persoalan yang berkembang sepanjang proses penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, sikap proaktif diperlukan agar pemilu bisa terhindar dari hal-hal yang dikhawatirkan merusak pelaksanaannya.

"Bawaslu ini punya tugas untuk melakukan pengawasan, penanganan, penindakan. Harapannya kalau dikaitkan misalnya ada dugaan kecurangan, Bawaslu harusnya bisa proaktif, harus bisa tanggap dengan isu-isu yang seperti ini, tidak langsung menyimpulkan tidak ada pelanggaran," jelasnya.

Baca Juga: Gandengan Tangan Megawati Dinilai Dukungan ke Pilgub 2024, Gibran: Sudah Cukup Menjawab

Ninis menuturkan bahwa peran Bawaslu merupakan salah satu yang penegakannya paling diharapkan oleh publik. Sebagai pengawas, bagaimana pengawasan yang dilakukan, proses pengawasannya, serta penindakan terhadap laporan dugaan kecurangan akan menjadi kinerja yang disoroti dari lembaga ini.

"Publik juga ingin melihat bagaimana dari pengawas pemilu itu sendiri. Bagaimana proses pengawasan itu juga perlu dijelaskan kepada publik," ucapnya.

Selain itu, Ninis juga menyoroti bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melangsungkan pemilu. Saat ini, KPU akan mulai menjalankan proses rekrutmen calon anggota KPU provinsi, kabupaten, dan kota. Menurutnya, penyelenggaraan proses rekrutmen di tengah proses menuju pemilu bisa mengganggu fokus penyelenggaraan pemilu sehingga harus menjadi perhatian.

Baca Juga: Masuk Tahun Politik, Perludem: Kita Harus Kawal Seluruh Tahapan Pemilu

"Kita tahu bersama waktu seleksi di tengah-tengah tahapan seperti ini tentu bukan proses yang ideal. Proses seleksi ini tentu konsentrasinya akan terpecah," katanya.

Dalam proses seleksi penyelenggara pemilu ini, Ninis menyatakan bahwa KPU juga harus berhati-hati sebab ini rawan dipolitisasi. Ia juga mengatakan bahwa dalam proses seleksi, memastikan keterwakilan perempuan menjadi hal yang harus diperhatikan.

Ninis menyebutkan bahwa dorongan keterwakilan perempuan sudah digaungkan sejak 2022 lalu. Hal ini harus terus dikawal, sebab keterwakilan ini mampu menjadi pembeda dalam penyelenggaraan pemilu.

"Kita harapkan bahwa di daerah-daerah soal keterwakilan perempuan semakin meningkat karena ada signifikansi ketika perempuan menjadi penyelenggara," pungkasnya.