Jakarta, Gatra.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT) berupaya melakukan deradikalisasi berbasis peningkatan kesejahteraan mitra deradikaliasi.

Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Rafli Amar, mengatakan, upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui program pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) dan Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI (Warung NKRI).

Baca Juga: Kepala BNPT Tegaskan Tak Boleh Ada Ruang bagi Ideologi Kekerasan

Boy Rafli dalam keterangan pers diterima pada Selasa (31/1), menjelaskan, program tersebut juga merupakan upaya penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan investasi sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik beberapa waktu lalu.

“Program KTN dan Warung NKRI diharapkan menciptakan keamanan yang kondusif sehingga turut mendorong iklim investasi,” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam konteks peningkatan kapasitas reformasi birokrasi, BNPT akan terus mengoptimalkan pencegahan terorisme, termasuk di antaranya dengan cara memperkuat transformasi wawasan kebangsaan, terutama menjelang tahun politik 2024.

“Dalam menanggulangi terorisme sebagai musuh bersama, BNPT mengenalkan lima vaksin,” katanya.

Kelima vaksin tersebut, kata Boy Rafli, salah satunya transformasi wawasan kebangsaan yang sempat dibahas dalam workshop reformasi birokrasi bertajuk “Perkuat Kapasitas Reformasi Birokrasi untuk Wujudkan Insan BNPT Berintegritas, Nasionalisme, Profesional dan Terpuji Dalam Mengemban Tugas Penanggulangan Terorisme yang Efektif” di Jakarta pada awal pekan ini.

Boy Rafli optmistis bahwa vaksin transformasi wawasan kebangsaan tersebut mampu mereduksi ancaman-ancaman penyebaran paham radikal, intoleran, hingga radikal terorisme.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyampaikan, implementasi reformasi birokrasi di BNPT perlu terus diupayakan, dikombinasikan dengan penyesuaian terhadap perubahan zaman agar BNPT dapat maksimal mencegah penyebaran paham terorisme.

“Perlu inovasi baru untuk mengejar penyebaran paham terorisme yang maju begitu cepat,” katanya.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto, mengatakan, penguatan Zona Integritas akan berdampak pada reformasi birokrasi di lingkungan kerja BNPT dalam meningkatkan layanan publik dan pencegahan korupsi.

Baca Juga: Cegah Paham Radikalisme, BNPT Ciptakan 'Warung' NKRI

“Kita mengapresiasi penguatan Zona Integritas BNPT. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat berdampak dengan reformasi birokrasi di BNPT, terutama dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan layanan publik,” ujarnya.

BNPT terus berupaya mencegah paham radikal dan terorisme dari hulu hingga ke hilir melalui berbagai transformasi dalam mewujudkan peningkatan reformasi birokrasi serta Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).