Jakarta, Gatra.com – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan apresiasi atas sejumlah capaian yang ditorehkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di bawah asuhan Menteri BUMN Erick Thohir, kata Said, pertumbuhan aset BUMN cukup menakjubkan.

“Atas tata kelola BUMN yang kian baik, aset BUMN juga meningkat, dari tahun 2021 sebesar Rp8.978 triliun menjadi Rp9.867 triliun, tumbuh Rp889 triliun dalam kurun setahun. Itu tentu suatu pertumbuhan aset yang menakjubkan,” kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Gatra.com, Rabu (15/2).

Merujuk data yang disampaikan Menteri Erick kepada DPR, Said mengatakan BUMN mencatatkan kinerja gemilang pada 2022. Pendapatan usaha BUMN pada 2022 mencapai Rp2.613 triliun, meningkat Rp321 triliun dibanding 2021 sebesar Rp2.292 triliun. Laba BUMN 2022 juga meningkat efisien menjadi Rp303,7 triliun, meningkat dari Rp125 triliun pada 2021.

Baca Juga: Ombudsman: Mayoritas Warga Setuju Insentif Kendaraan Listrik, Minta Pemerintah Transparan

“Melonjaknya laba BUMN menandakan berhasilnya Kementerian BUMN melakukan efisiensi usaha ke sejumlah BUMN, salah satunya melalui klasterisasi BUMN,” tambah Said.

Selain itu, kata Said, aksi investasi BUMN pada 2022 sudah berjalan pada jalur yang tepat lantaran lebih banyak mengandalkan modal perusahaan tinimbang utang pendanaan. “Rasio utang terhadap investasi pada tahun 2022 komposisinya mencerminkan BUMN lebih sehat dibanding tahun 2021,” tambah politisi PDI Perjuangan itu.

Said mencatat, pada 2021 rasio utang terhadap investasi masih 36,2%. Angka itu kemudian bisa diturunkan ke level 34,2% pada 2022.

Selama tiga tahun terakhir, kata Said, BUMN memberikan kontribusi kumulatif yang besar terhadap negara dalam bentuk deviden, pajak, dan PNBP, yakni senilai Rp1.198 triliun. Padahal sepanjang dua tahun Indonesia dihajar pandemi Covid-19.

Baca Juga: Subsidi BBM Salah Sasaran, APBN 2023 Berpotensi Jebol Lagi?

Namun begitu, Said menyampaikan sejumlah masukan untuk tata kelola BUMN. Sebagai badan usaha, kata dia, BUMN mesti mencari laba. Ia mwanti agar BUMN tak merugi karena terjebak pada tugas-tugas pelayanan publik.

Adapun untuk pelayanan publik, menurut Said, pemerintah telah menyalurkan berbagai program seperti subsidi, penempatan dana melalui obligasi pelayanan publik dan lainnya.

“Karena nature-nya sebagai badan usaha, maka terhadap BUMN yang mengemban tugas pelayanan publik hendaknya tetap mengedepankan aspek bisnis. Sehingga kita tidak jumpai BUMN merugi karena penugasan pelayanan publik,” ujar Said.