Jakarta, Gatra.com - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia membenarkan bahwa kebanyakan smelter di Indonesia dikuasai oleh asing. Ia menyebut alasan di balik dominannya investasi asing pada sektor hilirisasi tersebut.
"Pemerintah kan pegang utang kita berapa? Rp7.000 triliunan, untuk kredit UMKM kan enggak lebih dari 19%. Berarti Rp5.000 triliun lebih ke sektor lain. Cek berapa untuk sektor hilirisasi? Jadi ini kesalahan kita juga," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (16/2).
Baca Juga: Menaker: Industri Smelter Nikel Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Bahlil mengungkapkan bahwa sektor perbankan di dalam negeri juga belum siap mendanai proyek smelter. Di sisi lain, pembangunan smelter tidak bisa menggunakan dana dari APBN.
Sementara bank asing, kata Bahlil, mereka menawarkan ekuitas kredit sebesar 10%. Angka itu lebih rendah dibandingkan yang ditawarkan oleh bank di dalam negeri yang mencapai 40%.
"Kami pemerintah juga punya keinginan agar smelter ini juga milik orang Indonesia, maka yang harus dilakukan adalah relaksasi regulasi perbankan memberikan kredit dengan ekuitas yang terjangkau," tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Dorong Hilirisasi, Smelter malah Kekurangan Bahan Baku
Kendati, Bahlil menegaskan meskipun mayoritas smelter dimiliki oleh asing, terkait izin usaha pertambangan (IUP) sebagian besar tetap dimiliki orang Indonesia.
Menurut Bahlil, pembangunan smelter yang bermodal tinggi dengan menarik investor asing adalah langkah kolaboratif yang tepat.
"Mereka punya teknologi, artinya mereka membangun smelter di Indonesia, mengambil bahan baku dari Indonesia. Jadi kolaborasi," imbuhnya.
