Beijing, Gatra.com - China memberlakukan denda dan sanksi terhadap dua perusahaan pertahanan Amerika Serikat, di tengah eskalasi ketegangan lebih lanjut antara kedua negara ekonomi terbesar dunia. 

Kementerian Perdagangan China (Mofcom) mengatakan Lockheed Martin Corporation dan anak perusahaan Raytheon Technologies masuk tambahan daftar entitas yang tidak dapat diandalkan, karena keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan.

“Perusahaan didenda dua kali nilai kontrak penjualan senjata mereka ke Taiwan sejak September 2020, ketika masuk daftar pertama kali dan akan diminta untuk membayar dalam waktu 15 hari,” menurut pernyataan itu. 

China menganggap Taiwan sebagai “provinsi pemberontak” yang harus dipersatukan kembali, jika perlu dengan kekerasan. Beijing telah lama mengeluh tentang sikap AS yang memasok senjata ke pulau itu. 

Sehari sebelum pengumuman, China telah memperingatkan bahwa mereka akan menyerang AS dengan "tindakan balasan" atas pelanggaran kedaulatannya, dan pada hari Kamis menyalahkan AS karena membahayakan hubungan dengan bereaksi berlebihan.

Baca Juga: Gerak Cepat, China Langsung Kasih Sanksi Pejabat Era Trump

Pengumuman sanksi selanjutnya dapat semakin meningkatkan perselisihan itu. 

Washington berpendapat bahwa balon yang ditembak jauh itu termasuk mata-mata, sementara China mengklaim itu adalah pesawat sipil yang mengumpulkan data cuaca, namun bergerak keluar jalur.

Tidak jelas apakah sanksi terbaru akan mencegah pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Wang Yi dari China, di sela-sela Konferensi Keamanan Munich, minggu ini.

Sebelumnya, Blinken membatalkan perjalanan yang direncanakan ke Beijing pada bulan Februari, ketika kontroversi balon mata-mata dipersoalkan.

“Ini adalah pesan ke AS, tetapi juga untuk konsumsi domestik – untuk menunjukkan posisi keras China,” kata asisten profesor Dongshu Liu yang berspesialisasi dalam politik China, di City University of Hong Kong.

“Konsekuensi ekonomi mungkin tidak sekuat politik – perusahaan-perusahaan itu tidak melakukan bisnis di China. Mereka mungkin menghadapi beberapa batasan sebagai akibat dari sanksi baru ini, namun tetap saja, itu sebagian besar bersifat simbolis secara politis,” katanyta.

Seperti sanksi sebelumnya yang diumumkan terhadap perusahaan dan perusahaan pertahanan AS lainnya, langkah-langkah ini kemungkinan besar hanya bersifat simbolis, mengingat kedua negara memiliki sedikit keterkaitan langsung ke China.

Untuk mengkonfirmasi, email ke Raytheon di luar jam kerja tidak dijawab, begitu pula panggilan ke Lockheed Martin.

Tindakan balasan

“Pemerintah China akan melarang perdagangan dengan kedua perusahaan tersebut, dan memblokir investasi baru dari China,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

“Jika mereka tidak membayar denda dalam waktu 15 hari, kementerian dapat menaikkan denda,” kata pernyataan itu. 

Selain itu, akan membatalkan dan melarang izin kerja dan izin tinggal bagi manajer senior perusahaan dan melarang mereka masuk ke negara tersebut. 

“Tindakan ini menunjukkan bahwa pembalasan China sambil menunggu tanggapan penjualan senjata AS ke Taiwan, di mana China telah mengajukan protesnya berkali-kali di masa lalu,” kata Feng Chucheng, mitra konsultasi independen Plenum yang berbasis di Beijing.

“China tidak mempersenjatai sanksinya, dan konsisten dengan kebijakan lama China,” katanya.

Baca Juga: China Siapkan Sanksi CEO Boeing Defense dan Raytheon atas Penjualan Senjata ke Taiwan

China telah mengancam sanksi terhadap entitas AS yang merusak keamanan nasionalnya di masa lalu.

Pada tahun 2020, dikatakan akan menjatuhkan sanksi yang tidak ditentukan pada unit pertahanan Boeing, Lockheed Martin dan Raytheon setelah Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan senjata ke Taiwan.

September lalu, Beijing mengatakan akan memberikan sanksi kepada dua eksekutif pimpinan puncak di Boeing dan Raytheon atas kesepakatan senjata terbesar AS dengan Taiwan dalam hampir dua tahun, meski tidak menjelaskan rincian mengenai tindakan tersebut.

“Menyebutkan dua perusahaan yang sudah dikenai sanksi ke dalam daftar untuk pertama kalinya, benar-benar membuktikan bahwa Mofcom ingin memperlambatnya dan bereksperimen dengan cara menerapkan daftar entitas baru, yang tidak dapat diandalkan,” menurut Andy Chen, seorang analis senior di konsultan yang berbasis di Beijing. 

Daftar tersebut dibuat dengan tergesa-gesa sebagai tanggapan terhadap yurisdiksi jangka panjang AS, namun Mofcom tidak siap untuk menerapkannya pada saat itu karena kurangnya pengalaman – dan mungkin personel – menjalankannya.