Jakarta, Gatra.com - Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA) menilai keberadaan mafia tanah di Indonesia telah sampai pada taraf mengkhawatirkan.

Oleh karena itulah, KIBMA menegaskan bahwa keberadaan mafia tanah yang berpotensi menguasai sebagian besar tanah masyarakat Indonesia harus dapat dicegah.

"Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, terbuka matanya dan pikirannya, bahwasanya kenapa kita menamakan Indonesia darurat mafia? Karena memang sudah sampai ke titik yang menurut saya mengkhawatirkan," ujar Ketua Umum KIBMA, Erros Djarot, dalam konferensi pers di wilayah Jakarta Selatan, Minggu (19/2). 

Menurut Erros, penguasaan tanah rakyat oleh sejumlah mafia dapat berdampak buruk bagi generasi mendatang. Sehingga penting agar seluruh pihak untuk dapat membuka kesadaran masyarakat sejak dini tentang kondisi kedaruratan tersebut.

"Jangan lihat hari ini. Sekarang ini masih bisa, sebelum habis semua, diselamatkan. Kalau sudah terlalu jauh, enggak bisa," ujarnya.

Adapun, sebagai tindak lanjut pertemuan KIBMA dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkaut dengan keberadaan mafia tanah di Indonesia pada Kamis (19/1) silam, KIBMA pun menggelar Rapat Perencanaan Strategis untuk membahas kedaruratan itu.

Sebab, kata Erros, praktik mafia tanah masih terus berlangsung meskipun Presiden telah memerintahkan untuk memberantas praktik tersebut. Padahal, Presiden Joko Widodo kerap kali menyampaikan adanya problema mafia tanah di Indonesia dan bertekad memeranginya. 

Erros pun mengatakan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan data-data terkait tanah di seluruh Indonesia yang kini telah berada di bawah penguasaan mafia tanah. Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan sistematisasi dan menginformasikannya kepada masyarakat pada kesempatan mendatang.

"Nanti pada saatnya kan tentu kita sistematisir, supaya rakyat tahu nih, 'Ini loh, tanah kalian sudah dimiliki mereka, tahu enggak?'. Jangan-jangan enggak tahu," tutur Erros Djarot.