Jakarta, Gatra.com – Kerja sama dengan pemerintah daerah menjadi salah satu cara yang dilakukan PT Semen Jawa SCG dalam menerapkan penggunaan alternative fuel atau bahan bakar alternatif dan alternative raw material, di antaranya dari sampah
Manager PT Semen Jawa SCG, Indra Leksono, menyebutkan bahwa pihaknya telah meneken nota kesepahaman untuk memanfaatkan sampah di daerah setempat, di antaranya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar), sebagai bahan bakar alternatif.
Baca Juga: Kolaborasi Dukung Pengelolaan Sampah Plastik untuk Infrastruktur Berkelanjutan
"Sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cimenteng akan diolah untuk dijadikan sumber energi," ujarnya dalam Media Interview Inovasi Teknologi dan Penerapan ESG 4 Plus di Jakarta, Selasa (28/2).
Rencananya, perwujudan kerja sama akan dimulai di pertengahan tahun ini. Dari sebagian sampah yang ada di TPA Cimenteng, Indra menargetkan akan menghasilkan 100 ton bahan bakar alternatif per hari.
Seluruh jenis sampah bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif, kecuali kaca dan logam. Ia menyatakan bahwa selain berupaya mendukung pencapaian net zero emission, hal ini juga mendukung pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.
Selain kerja sama dengan pemerintah kabupaten, Indra mengaku akan turut menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah provinsi. Nantinya, ia berharap PT Semen Jawa SCG mampu membantu pengolahan sampah di tingkat Kabupaten dan Kota Sukabumi sebagai langkah awal.
"Yang kami upayakan sekarang, kami pilot project dengan Sukabumi. Karena dengan kapasitas Sukabumi bisa membantu mengolah sampah kabupaten dan kota. Sampah bisa diminimalisir dengan 'dimakan' oleh pabrik kami sebagai bahan baku alternatif," ungkapnya.
Baca Juga: Pemkab Indramayu Jajaki Inovasi Pengolahan Sampah Jadi BBM Solar Sintetis
Indra menyatakan, komunikasi dengan berbagai stakeholder diperlukan agar memastikan keberlangsungan proses produksi dan upaya mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Untuk itu, pihaknya akan terus melakikan koordinasi dengan stakeholder terkait.
"Tanpa dukungan pemerintah, pabrik akan sedikit banyak terganggu. Komunikasi dan langkah yang kami jalankan, kooordinasi cukup baik," katanya.
