Home Ekonomi Jelang Pemilu, Indef Sebut Dana Asing Akan Banyak Masuk ke RI

Jelang Pemilu, Indef Sebut Dana Asing Akan Banyak Masuk ke RI

Jakarta, Gatra.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Iman Sugema mengatakan jelang pemilihan umum (pemilu) akan banyak uang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Bahkan sekalipun uang tersebut adalah uang haram atau ilegal.

"Yang tadinya (uang) dikumpulkan oleh politisi, nah ini akan dibawa masuk ke Indonesia, entah dari Singapura atau dari mana untuk membiayai aktivitas politik mereka," ujar Iman dalam diskusi publik Indef secara virtual, Kamis (2/3).

Aliran dana dari luar negeri untuk biaya politik di Indonesia, kata Iman sudah menjadi rahasia umum. Hal itu, kata dia akan berdampak pada meningkatnya penukaran uang kartal rupiah (cash money) secara signifikan.

"Di Indonesia karena mau menghadapi pemilu ini sudah jadi pengetahuan umum, karena hampir semua transaksi politik dilakukan secara cash (tunai). Sekali lagi, finance in politic is a part of game," katanya.

Iman menyebut situasi jelang politik itu sebaiknya bisa membawa keuntungan bagi Indonesia mengatasi masalah seperti shortage of financial resources. Kendati, uang-uang tersebut tidak bisa dimanfaatkan langsung oleh sistem keuangan di tanah air.

"Yang bisa dilakukan adalah secara tidak langsung, setelah mereka bertransaksi baru kemudian bisa masuk ke financial system Indonesia," ucapnya.

Di satu sisi, pelonggaran likuiditas moneter untuk pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan suku bunga, kata dia, tidak bisa dilakukan RI secara serta-merta. Musababnya, inflasi menjadi acuan pemerintah dan banyak negara dalam kebijakan pengetatan likuiditas moneter. Padahal, Iman mengatakan bahwa fasilitas transaksi politik sendiri membutuhkan likuiditas yang lebih longgar.

Selain itu, Iman mengingatkan bahwa konstelasi politik yang memanas juga akan berpengaruh terhadap konfigurasi bisnis. Risiko bisnis pasca-pemilu harus menjadi pertimbangan pemerintah.

"Jadi ini justru merupakan sebuah dilema. Saya kira nantinya bagaimana pemerintah bisa melonggarkan likuiditas (untuk transaksi politik) tanpa harus kemudian menurunkan suku bunga," imbuhnya.

61