Jakarta, Gatra.com – Kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 membutuhkan stabilitas keamanan negara dari segala ancaman. Stabilitas keamanan itu ditopang dengan keberadaan TNI dan Polri. Sigi tersebut disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto dalam Acara Forum Komunikasi bertajuk “Mitigasi Risiko Krisis 2023” di Kantor Lemhanas RI, Jakarta, pada 22 Februari 2023.
Di tengah pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah pimpinan media massa nasional itu, Andi mengungkapkan bahwa pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Dudung Abdurachman idealnya terjadi tiga bulan sebelum masa kampanye Pemilihan Umum 2024 dimulai.
Pergantian tersebut berkaitan dengan operasi pengamanan tahapan kampanye yang dimulai pada 28 November 2023. “Kami (Lemhanas) sampai memikirkan bahwa Pak Dudung KASAD, Pak Yudo Panglima TNI akan pensiun di November 2023. Tidak ideal karena kedua pejabat bintang empat itu pensiun pada saat kampanye Pemilu sudah terjadi, sudah dilakukan,” ujar Andi Widjajanto.
Lemhanas, menurut Andi, berupaya memitigasi risiko dari skenario terburuk yang akan dihadapi Indonesia. Dalam upaya mitigasi risiko tersebut, Lemhanas menyusun linimasa tahun 2023 sebagai analisis prediksi atau forecasting terhadap apa yang akan terjadi pada akhir 2023 bertepatan dengan masa kampanye Pemilu.
“Ya, idealnya pergantiannya (Panglima TNI dan KASAD) tiga bulan sebelum kampanye pemilu dimulai karena kemudian (TNI) harus terlibat dalam operasi pengamanan. Kalau Kapolri aman, masih lama pensiunnya. KSAL yang baru, Pak Ali, aman, masih lama pensiunnya, Pak Fadjar (KSAU) juga masih April 2024 pensiunnya,” kata mantan Sekretaris Kabinet itu.
Diketahui, seorang perwira tinggi (Pati) TNI akan purna bakti ketika menginjak usia 58 tahun. Laksamana Yudo Margono akan pensiun dari kedinasan militer tepat ketika berusia 58 tahun pada 26 November 2023. Demikian dengan Jenderal Dudung Abdurachman yang akan memasuki usia 58 tahun pada 19 November mendatang. Keduanya sama-sama pensiun tepat saat jadwal kampanye Pemilu 2024 dimulai.
Karena itu, Andi menyarankan agar Markas Besar (Mabes) TNI dan Mabes TNI Angkatan Darat segera menyiapkan transisi kepemimpinan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar operasi pengamanan kampanye Pemilu 2024 yang akan dijalankan TNI bersama Polri ke depan dapat berjalan baik.
“Maka, Mabes TNI dan Mabes AD sudah harus disiapkan mekanisme transisinya, sehingga operasi pengamanan terpadu yang nanti dilakukan oleh TNI-Polri tetap bisa berjalan pada saat transisi kepemimpinan ini dilakukan pada November 2023,” ucap Andi yang juga pakar militer dan keamanan itu.
Anggota Komisi I DPR, Sukamta menyatakan tidak mempersoalkan pandangan dan kajian yang disusun Lemhanas terkait Mitigasi Risiko Krisis yang berdampak pada urgensi pergantian pucuk pimpinan di TNI. “Memang sudah menjadi tugas Lemhanas untuk membuat kajian terkait dengan Ketahanan Nasional, kajian tentang dinamika politik nasional, regional dan internasional. Saya menilai wajar saja kalau hasil kajian tersebut diberikan kepada presiden bukan kepada publik,” ucap Sukamta ketika dikonfirmasi Gatra.com Sabtu (5/3).
Sukamta menyebut, pergantian Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan sudah menjadi tradisi dan rutinitas. Karena itu, ia menilai sebagai insititusi dengan organisasi yang solid dan sistem pengkaderan atau regenerasi yang baik, suksesi kepemimpinan di TNI tidak akan menjadi hal yang serius.
“Siapapun yang memimpin TNI, kapanpun dilakukan pergantian, rasanya tidak akan menjadi masalah. Organisasi maupun prajurit akan terus berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan gejolak yang akan mengganggu pengamanan Pemilu,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Dirinya berharap tidak terjadi gejolak politik atau gangguan keamanan yang serius. “Walaupun begitu, aparat keamanan secara pribadi maupun kelembagaan harus siap menghadapi semua kondisi. Kita semua ingin Negeri tercinta ini aman dan damai dalam menyelenggarakan Pemilu, bahkan semestinya Pemilu itu bisa menghadirkan kegembiraan karena sebutannya kan pesta demokrasi,” tuturnya.
Menurutnya, keamanan dalam negeri lebih banyak mengandalkan Polri dalam tupoksinya sebagai menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara, TNI punya tugas melapis keamanan bila terjadi gangguan atau ancaman yang serius. “TNI seperti yang sudah-sudah, paling diperbantukan saja untuk pengamanan bersama Polri. Sehingga pergantian kepemimpinan rasanya tidak akan terlalu mengkhawatirkan,” Sukamta memungkasi.
