Jakarta, Gatra.com - Rencana kehadiran Tim Nasional (Timnas) Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia menuai pro kontra. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, pemerintah memberikan jaminan keamanan kepada timnas dari berbagai negara termasuk Israel. Sementara beberapa lembaga mendesak pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah untuk menolak keikutsertaan Israel dalam perhelatan tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan, posisi Indonesia dihadapkan dengan pilihan yang sulit sebagai tuan rumah. Namun demikian, Sukamta meminta pemerintah semestinya konsisten berpegang kepada amanat Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan.

“Kalau menilik sejarah, saat penyelenggaraan Asian Games tahun 1962, Presiden Soekarno menolak kehadiran kontingen Israel. Soekarno beralasan Israel telah melakukan penjajahan kepada Palestina,” kata Sukamta.

Sikap tegas Presiden Soekarno tersebut menyebabkan Komite Olimpiade Internasional (IOC) menarik diri sebagai pelindung Asian Games IV. “Puncaknya Indonesia keluar dari IOC dan menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) di Jakarta yang berjalan sukses dihadiri 48 negara,” Sukamta menambahkan.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut, sikap Presiden Soekarno saat itu membawa Indonesia memiliki posisi politik yang kuat di lingkup internasional, menjadi pemimpin negara-negara non blok. Pemerintah Indonesia saat ini menurutnya juga harus siap dengan konsekuensi politik atas sikap yang dipilih. Meski akan mencuat pandangan Indonesia mempolitisasi ajang olahraga.

“Tentu kita setuju ajang olahraga dijauhkan dari tarik menarik politik, ajang olahraga menjadi wahana perdamaian dunia. Namun, kenyataannya tidak jarang, organisasi olahraga dunia punya sikap standar ganda,” ucap Sukamta.

Dirinya mencontohkan sejumlah organisasi yang melarang atlet-atlet Rusia dalam berbagai even internasional, termasuk saat ini ada 30 negara yang menolak Rusia dalam ajang Olimpiade 2024 di Paris. “Alasannya karena Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Tetapi sikap ini tidak berlaku untuk Israel yang telah menjajah Palestina puluhan tahun. Ini kan jelas standar ganda, ada politisasi dalam ajang olahraga,” tuturnya.

Karena itu, Sukamta berharap pemerintah Indonesia tidak ragu dalam bersikap. Jika selama ini Indonesia konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, terbebas dari penjajahan Israel. Semestinya pemerintah berani bersikap untuk menolak keikutsertaan Timnas Israel dalam ajang U-20 di Indonesia.

Pemerintah menurutnya bisa melakukan diplomasi, menggalang dukungan dari berbagai negara untuk menolak keikutsertaan timnas Israel. “Ada banyak negara yang menolak penjajahan Israel, tentu akan mendukung sikap Indonesia. Jika ini dilakukan tentu akan menjadi tekanan politik bagi Israel dan membuka lebih kuat upaya untuk memerdekakan Palestina,” pungkasnya.