Jakarta, Gatra.com — Sejumlah kalangan meminta PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) lebih realistis terkait dengan rencana penggunaan dana dan realisasi energi panas bumi.
Dosen Teknik EBT Universitas Darma Persada Riki F. Ibrahim mendesak PT Pertamina Geothermal Energy Tbk menghitung ulang rencana perseroan pasca-IPO. “PGE harus memastikan pengeboran sumurnya itu tidak gagal,” katanya dalam keterangan yang diterima, Senin (6/3/2023).
Penggunaan dana sekitar Rp7,7 triliun atau 85 persen dari emisi IPO dengan nilai Rp9,05 triliun tersebut harus dihitung ulang meski sudah ada rencana dan feasibility study terkait penambahan 600 MW di wilayah kerja panas bumi (WKP) seperti yang diungkap perseroan dalam prospektusnya.
Riki mengatakan pada best practice sebelumnya, tiap 1 MW dari PLTP membutuhkan nilai investasi sekitar US$5 juta. Angka ini hanya untuk penyediaan energi primer, turbin, dan generator hingga menghasilkan listrik. Belum termasuk biaya pembebasan lahan. “Untuk itu, harus dihitung ulang,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut rata-rata investasi untuk pembangkit panas bumi berada pada kisaran US$5 - 7 juta per MW.
Bahkan belum lama ini, Menteri BUMN periode 2011-2014 Dahlan Iskan menulis bahwa 4 dari 10 sumur panas bumi yang dibor itu biasanya “kosong”. Dengan kata lain, potensi kegagalannya mencapai 40 persen.
“Padahal pula, di satu lokasi tender harus dilakukan pengeboran sampai 5 sumur: untuk mendapatkan jumlah panas bumi yang cukup ekonomis bagi membangkitkan listrik,” tulis Dahlan dalam sebuah esai pada akhir Februari 2023.
Jika dihitung, jika 1 MW membutuhkan sekitar Rp75 miliar maka uang hasil IPO yang ditarget menjadi 600 MW sangat tidak masuk akal. Jika dibagi antara Rp7,7 triliun dengan Rp75 miliar biaya investasi 1 MW maka hanya didapat 102 MW saja.
Pun demikian, Riki yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) melanjutkan, masih ada risiko berupa kegagalan yang mengintai saat pengeboran untuk mendapatkan panas bumi.
“PGE harus bisa memaksimalkan tingkat kesuksesan pengeboran sumur panas bumi dengan potensi kegagalan 30 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan best practice di masa lalu yang potensi gagalnya sangat tinggi," beber dia.
Sepertinya, perusahaan berkode saham PGEO itu juga sudah menyadari adanya risiko tersebut. Perseroan penyadari bahwa industri panas bumi tidak memiliki metodologi yang dibakukan sebagai standar tunggal secara internasional mengenai cara data cadangan sumber daya panas bumi diperkirakan, dicatat dan disertifikasi.
Oleh sebab itu, papar Riki penentuan cadangan sumber daya panas bumi merupakan kegiatan yang bersifat probabilistik. “Dengan demikian, ada kemungkinan gagal sehingga tidak terdapat jaminan bahwa data cadangan sumber daya panas bumi itu dapat mencerminkan hasil aktual,” tambahnya.
