Jakarta, Gatra.com- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, tahun ini seluruh Puskesmas maupun Posyandu harus punya USG dan alat ukur Antropometri.

Untuk itu, dia meminta Dinas Kesehatan untuk segera menghitung kebutuhan jumlah alat Ultra Sonografi (USG) dan alat ukur Antropometri bagi Puskesmas serta Posyandu yang berguna untuk deteksi dini gejala stunting pada bayi.

USG yang disediakan Puskesmas dan Posyandu untuk membantu petugas kesehatan memantau janin yang berat badannya di bawah rata-rata.

Sedangkan Antropometri digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) merupakan pengukuran antropometri untuk status stunting.

Pengukuran panjang/tinggi badan harus disertai pencatatan usia dan diukur dengan menggunakan alat ukur tinggi stadiometer holtain/mikrotoice (bagi yang bisa berdiri) atau baby length board (bagi balita yang belum bisa berdiri). Stadiometer holtain/mikrotoice terpasang di dinding dengan petunjuk kepala yang dapat digerakkan dalam posisi horizontal.

Menko PMK mengatakan hal itu dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sumatera Utara pada Selasa (7/3).

Hadir pada acara itu Bupati Tapanuli Selatan Dolly Pasaribu, Pj. Bupati Tapanuli Tengah Elfin Elyas, Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Efendi, Bupati Nias Selatan Hilarius Duha, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi, Plt. Bupati Padang Lawas Ahmad Zarnawi, serta sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga teknis terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, Kementerian PPN/Bappenas, dan BKKBN.

Lebih lanjut Muhadjir menekankan, titik fokus pencegahan stunting adalah memberikan perhatian penuh kepada para ibu hamil (Bumil). “Karena sasaran kita lebih kepada bayi di dalam kandungan sehingga intervensi yang dilakukan lebih kepada memberikan makanan bergizi kepada ibu yang sedang hamil. Itu jauh lebih efektif," kata Mendikbud pada Kabinet Jokowi Jilid Satu ini.

"Suaminya juga harus mengantarkan kalau periksa, agar mengetahui kondisi janin yang dikandung istrinya sejak dini," katanya.

Ia menegaskan, intervensi juga terus dilakukan dengan berbagai inovasi yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten/kota seperti menggencarkan sosialisasi gemar makan ikan, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, hingga membentuk komitmen bersama rembuk stunting pada tingkat kecamatan dan desa.

Juga inovasi "bapak asuh stunting" yang melibatkan seluruh aparatur sipil negara mendapat apresiasi Menko PMK. Dan gerakan itu perlu diperluas untuk penguatan asupan bergizi ibu ibu yang janinnya dideteksi USG bergejala stunting.

Sumut Peringkat 19

Dilansir dari data SSGI, Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah dengan kategori prevalensi stunting tinggi, berada di peringkat ke-19 dari seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2022. Namun, prevalensi ini menurun 4,7% dari tahun 2021 yakni 25,8% menjadi 21,1% di tahun 2022.

Kabupaten Labuhan Batu Utara menjadi wilayah yang memiliki angka stunting terendah di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 7,3%. Sedangkan, Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi wilayah yang angka stuntingnya paling tinggi yakni sebesar 39,4%.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi telah mengambil sejumlah langkah dalam hal penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem secara massif sejak beberapa tahun terakhir. Pemprov Sumatera Utara sudah melakukan berbagai upaya yakni dengan penguatan kegiatan pemberian asupan makanan bergizi hingga program bantuan lainnya.

"Kami sedang berusaha menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa kabupaten yang masih membutuhkan penanganan yang lebih kuat menurut potensinya. Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem ini terus diupayakan baik dari segi pendataan hingga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lainnya," jelas Edy.

Ia menargetkan angka prevalensi stunting di Sumut dapat terus menurun hingga sesuai target nasional 14% dan kemiskinan ekstrem 0%. Karenanya setelah menyempurnakan data (validitas data), Pemprov berupaya melibatkan bantuan berbagai pihak seperti keberadaan mahasiswa yang menggelar praktek kerja lapangan, serta penempatan dokter muda di kawasan yang dinilai membutuhkan.