Jakarta, Gatra.Com – Salah satu perusahaan untuk proyek pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), Air Products and Chemicals, Inc. dikabarkan mundur dari proyek tersebut beberapa hari yang lalu.
Menanggapi kabar tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Panjaitan, menyebut bahwa ada beberapa hal teknis yang harus diperbaiki untuk menghindari hal serupa.
Baca Juga: Menerbitkan Perpres untuk Atasi Mandeknya Gasifikasi Batubara Dinilai Tak Tepat
"Ya, saya kira masih ada beberapa teknis yang harus diperbaiki," ujar Luhut singkat saat menghadiri acara Indonesia Leading Economic Forum 2023 di St Regis Jakarta, pada Selasa (14/3).
Air Products and Chemicals Inc merupakan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) yang membentuk konsorsium bersama dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan juga PT Pertamina (Persero). Konsorsium ini dibentuk untuk pendirian perusahaan patungan di bidang bisnis pengolahan batu bara dan produk turunannya di Sumatera Selatan (Sumsel).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menyebut bahwa proyek DME di Tanjung Enim, Sumsel, diperkirakan baru akan beroperasi pada 2027 mendatang. Proyek yang dikerjakan oleh konsorsium perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat, Air Products, dengan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PTBA dan Pertamina ini ditargetkan bisa menghasilkan 1,4 juta ton DME per tahun dan diperkirakan menyerap 6 juta ton batu bara per tahunnya.
Dengan produksi 1,4 juta ton DME per tahun, dapat diperkirakan bahwa ini bisa menekan impor LPG sebesar 1 juta ton per tahunnya. PTBA akan menjual batu bara kepada processing company, yakni Air Products. Lalu, untuk produk akhir DME akan diserap oleh Pertamina. Adapun kepemilikan saham Air Products sebesar 60%, PTBA 20%, dan Pertamina 20%.
Baca juga: Bersaing di Pasar Global, BUMN Didorong Tingkatkan Ekspor dan Hilirisasi Produk
Proyek yang disaksikan langsung awal pembangunannya atau ground breaking oleh Presiden Jokowi pada 24 Januari 2022, bernilai investasi US$ 2,1 miliar dan bisa menghemat devisa pengadaan impor LPG hingga Rp9,14 triliun per tahun.
Saat disinggung mengenai perusahaan mitra pengganti untuk gasifikasi batu bara tersebut, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia itu mengaku masih akan melihatnya nanti. "Kita lihat nanti," ucapnya.
