Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi VI DPR RI Nashim Khan mengapresiasi langkah konkrit Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam menyelesaikan investasi yang mangkrak sejak dirinya mulai menjabat sebagai Kepala BKPM pada 2019.
Tingkat penyelesaian investasi mangkrak oleh Menteri Bahlil sebesar 80 persen atau senilai Rp708 triliun. Menurut Nashim Khan, niat Menteri Bahlil untuk menyelesaikan masalah ini sangat baik dan harus optimis bisa terselesaikan secara keseluruhan.
“Tidak semua bisa selesai dalam waktu singkat, tapi niat juga langkah-langkah yang dilakukan saudara Bahlil sudah bagus sangat optimis,” kata Nashim Khan kepada wartawan dalam keterangannya, Kamis (16/3).
Dikatakan politisi PKB ini, salah satu cara mempercepat perbaikan iklim investasi di Indonesia adalah menuntaskan investasi yang mangkrak, serta membuat satuan tugas (Satgas) investasi yang harus melibatkan pihak penegak hukum, seperti polisi dan kejaksaan.
“Hal ini membutuhkan kerjasama dengan instansi lain, terutama kepolisian dan kejaksaan dalam hal pengamanan semisal sengketa batas lahan perusahaan, sengketa produksi, masalah perizinan, masalah kontrak yang dibatalkan sepihak, atau tumpang tindih lahan untuk investasi,” ucapnya.
Diungkapkan Nashim Khan, penyelesaian masalah investasi mangkrak ini menjadi acuan publik kepada pemerintah terkait keseriusan mereka dalam menghadirkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi nasional lewat investasi-investasi tersebut.
“Ini menjadi pertanda keseriusan pemerintah agar keberhasilan investasi terbukti nyata dan berdampak luas terhadap penciptaan lapangan pekerjaan nantinya, karena bisnis akan bisa beroperasi sesuai prosedur dan peraturan perundangan-undangan di Indonesia,” ungkapnya.
Dijelaskannya, perizinan investasi sering bermasalah terutama di tingkat pelaksanaan di bawah. Masalah-masalah ini menjadi batu sandungan bagi pemerintah untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Menariknya, kata Nashim Khan, Menteri Bahlil sendiri sudah mengoreksi masalah ini langsung ke tingkat paling bawah dan hal itu terjadi, yakni lambatnya proses izin investasi.
“Menteri Bahlil pernah secara langsung mengakui pernah turun langsung sendirian untuk mengecek apa yang keliru di bawah. Ternyata selama ini ada proses yang terhambat, misalnya ada aturan yang belum dipenuhi,” jelasnya.
“Persoalan ini cukup pelik jika tidak hati-hati karena dapat berdampak sistemik pada kelanjutan usaha. Sayang sekali kita menginginkan agar investasi berjalan lancar, tapi soal kecil teknis terkait perizinan malah luput dipenuhi,” sambungnya.
Nashim Khan pun mendukung penuh kebijakan Menteri Bahlil yang mewajibkan para investor yang berinvestasi di Indonesia membangun kerja sama dengan UMKM yang ada di sekitar usaha mereka. Buat anak buah Muhaimin Iskandar itu, syarat tersebut merupakan satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh investor.
“Perlu sekali pengusaha besar yang menanamkan investasi di Indonesia untuk menjalin mitra dengan UMKM. Ini salah satu kewajiban yang harus dipenuhi investor, kita ingin UMKM di Indonesia bisa berperan dan menjadi bagian penting dalam kegiatan usaha masyarakat,” paparnya.
“Maka UMKM ini harus dilibatkan dalam kegiatan usaha yang dijalankan para investor itu. Bidang yang digarap UMKM bisa menjadi pelengkap kegiatan usaha dan berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya lagi.
Nashim Khan pun mendorong Menteri Bahlil memprioritaskan para masyarakat sekitar yang selama ini dilupakan semua sektor. Dalam semua titik sektoral wilayah pasti ada kekuatan kultur yang terstruktur seperti Yayasan Pondok pesantren yang bisa dijadikan mitra dalam sgala hal investasi ke depan.
“Jelas legelitas, kearifan lokal, profesional, aman, nyaman, juga pemberdayaan ummat untuk regenerasi terbaik ke depannya,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan 80 persen dari investasi yang mengkrak senilai Rp708 triliun sejak ia mulai menjabat sebagai Kepala BKPM di 2019.
Salah satunya investasi Lotte Chemical senilai sekitar Rp60 triliun yang sempat mangkrak sejak masuk pada 2016 karena permasalahan kepemilikan tanah. Tak hanya di Pulau Jawa, di luar pulau Jawa juga diselesaikan oleh Menteri Bahlil.
