Home Ekonomi Hari Pertama Business Matching PDN Catat Transaksi Rp36 Triliun

Hari Pertama Business Matching PDN Catat Transaksi Rp36 Triliun

Jakarta, Gatra.com - Pemerintah menargetkan realisasi pembelian produk dalam negeri (PDN) oleh instansi pemerintah dalam kegiatan Business Matching minimal Rp250 triliun. Pada hari pertama pelaksanaannya, telah tercatat transaksi PDN sebesar Rp36,18 triliun.

“Kami optimistis transaksi pembelian PDN dapat melampaui target Rp250 triliun, mengingat potensi penyerapan anggaran kementerian/lembaga, pemerintah daerah mencapai Rp622,55 triliun,” kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis (16/3).

Pada kategori kementerian, peringkat pertama penyerapan komitmen PDN untuk sementara dipegang oleh Kementerian Pertahanan dengan angka Rp7,36 triliun. Dilanjutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp5,56 triliun, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rp2,53 triliun.

Baca juga: Jokowi Minta Luhut Rumuskan Sanksi bagi Instansi Pemerintah yang Tidak Capai Target Pembelian PDN

Pada kategori pemerintah daerah, peringkat pertama dipegang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan angka Rp436 miliar. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Rp346 miliar, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp258 miliar.

“Penyerapan komitmen PDN dapat dipantau secara actual time melalui situs LKPP,” ucap Agus.

Dalam situs lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860 menujukkan jenis pengadaan terbesar yang masuk dalam perencanaan belanja PDN oleh kategori kementerian adalah pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp171,68 triliun. Diikuti belanja barang sebesar Rp92,06 triliun, dan belanja jasa lainnya Rp49,04 triliun.

Baca juga: Tahun Ini Pembelian Produk Dalam Negeri oleh Pemerintah Ditargetkan Minimal Rp250 Triliun

“Dalam pelaksanaan Business Matching ini, kami mempertemukan instansi pengguna dengan perusahaan industri di dalam negeri yang memiliki produk-produk sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya.

Diketahui, Business Matching PDN 2023 akan berlangsung hingga 17 Maret 2023. Selama tiga hari pelaksanaan, peserta yang terdiri dari PPK satker, asosiasi industri, produsen hulu-hilir serta penyedia akan duduk di setiap desk yang sudah disediakan secara bergantian untuk melakukan temu bisnis.

47