Home Nasional Jokowi Larang ASN Bukber, Ketum Muhammadiyah: Kesannya Kegiatan Keagamaan Kok Dibatasi

Jokowi Larang ASN Bukber, Ketum Muhammadiyah: Kesannya Kegiatan Keagamaan Kok Dibatasi

Bantul, Gatra.com – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir melihat pemerintah melakukan tarik ulur dalam pembatasan kegiatan masyarakat terkait pandemi Covid-19.

Terakhir, Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat larangan bagi pejabat dan ASN untuk menggelar buka puasa bersama. Kebijakan ini pun disorot banyak pihak, tidak terkecuali Haedar Nashir.

“Kami PP Muhammadiyah sejak dulu konsisten pada kesatuan kebijakan. Jadi kalau ada larangan untuk berbuka bersama, semestinya pada klaim yang pertama atau sebelum-sebelumnya juga ada pelarangan,” ucap Haedar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (24/3) sore.

Haedar mencontohkan kegiatan konser yang mendapatkan izin dari pemerintah. Acara-acara yang melibatkan massa dalam jumlah besar juga boleh digelar di berbagai daerah bahkan dalam skala nasional.

Selain itu, kata Haedar, pemerintah juga menggelar balap di Mandalika berskala internasional. Padahal saat itu kondisi pandemi belum landai.

“Jadi orang sekarang bertanya-tanya, sejauh mana konsistensi itu. Tidak masalah sebenarnya buka bersama dibatasi atau dilarang, tetapi harus koheren dengan kebijakan lainnya,” jelasnya.

Haedar mempersilakan pemerintah mengambil berbagai kebijakan tetapi harus dalam konteks akuntabilitas, serta koheren, komprehensif, dan objektif.

“Ini supaya tidak menimbulkan kesan kegiatan-kegiatan keagamaan kok dibatasi. Sementara pada saat yang sama, kegiatan sosial, ekonomi, dan pariwisata tidak dibatasi,” tegasnya.

Kalau memang pemerintah memiliki data kuat yang menyatakan pembatasan tak lagi berlaku, Haedar menyarankan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menyatakan bahwa pengetatan telah selesai.

“Jangan tarik ulur, tarik ulur. Apalagi pada hal-hal yang sensitif,” ucapnya.

Di UMY, Haedar memimpin penyerahan takjil gratis bagi mahasiswa. Sejak Kamis (23/3), selama Ramadan, UMY menyediakan 5.000 paket takjil per hari.

Dengan konsep drive thru, mahasiswa dapat mengambil takjil dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa (KTM) dan mematuhi aturan lalu lintas.

Rektor UMY Gunawan Budiyanto menerangkan pembagian takjil ini rutin digelar dalam tiga tahun terakhir, khususnya saat pandemi Covid-19.

“Ini kami lakukan sebagai rasa syukur karena selama pandemi kemarin tidak ada korban dari pihak mahasiswa kami hingga kini situasi sudah kembali normal,” jelasnya.

Pembagian takjil gratis ini berasal dari permintaan mahasiswa. UMY berharap dari program ini mahasiswa bergembira, sejahtera, dan sehat, serta menjadikan Ramadan ini momen untuk mempererat rasa kekeluargaan.

115