Jakarta, Gatra.com - Menurut data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), ada sekitar 13.000 perbincangan yang menyuarakan ajakan untuk tidak bayar pajak. Hal ini merupakan imbas dari beberapa kasus di Kementerian Keuangan, khususnya pada Direktorat Jenderal Pajak.
Data Analyst Indef, Maisie Sagita mengatakan ada tiga buntut utama yang mengakibatkan seruan jangan bayar pajak tersebut ramai di sosial media. Pertama, kasus anak pejabat Dirjen Pajak, Mario Dandy (20) yang melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang berinisial D (17) hingga koma.
Kedua, sorotan terkait kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di mana para pejabatnya dinilai kerap melakukan flexing atau pamer kekayaan di media sosial. Contohnya, Mario Dandy kerap memamerkan mobil mewah Rubiconnya yang harganya mencapai Rp1,6 miliar. Sorotan tersebut terjadi mengingat Dirjen Pajak di bawah Kemenkeu.
Terakhir, adanya dugaan indikasi transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun yang terjadi di Kemenkeu.
"Karena indikasi tersebut, masyarakat mulai speak up, mulai menceritakan pengalamannya terkait dengan penarikan pajak untuk berbagai macam barang," kata Maisie Sagita dalam acara Diskusi Publik Taat Bayar Pajak di Era Fenomena Pejabat Pamer Harta, pada Selasa (29/3).
Kemudian, Maisie mengungkapkan bahwa dari temuannya tersebut, diketahui bahwa ada 21,6% masyarakat yang merasa resah terhadap kelakukan pegawai dan pejabat pemerintah. Maisie juga menambahkan bahwa, publik merasa tidak etis dengan kelakukan para pejabat yang kerap melakukan pamer harta.
"Namun ada pula yang berpendapat bahwa pejabat boleh pamer harta asal dapat mempertanggungjawabkan sumber kekayaannya," kata Meisie.
"Pencucian uang, masyarakat menyorot kalau sepertinya selain Rp300 triliun ini banyak transaksi mencurigakan yang belum terbongkar, dan angka tersebut masih bisa berkembang," lanjut Meisie.
Menurut Meisie masyarakat merasa kebingungan bagaimana cara penentuan besaran pajak untuk hadiah yang didapatkan secara gratis. Namun dari semua isu yang tengah berkembang tersebut, Maisie mengatakan bahwa masyarakat hanya banyak mengeluh terkait pajak dan masyarakat tetap patuh dalam membayar pajak. Hal ini terlihat dari adanya kenaikan pelaporan pajak SPT hingga 40% per Februari 2023 lalu.
Meskipun demikian, Meisie menilai pemerintah harus segera melakukan evaluasi kinerja lembaga pengelola pajak agar narasi untuk tidak bayar pajak tidak semakin meluas. Kemudian, pemerintah dinilai perlu untuk memperkuat saluran edukasi terkait pajak, sebab ditemukan ketidaksesuaian pemahaman masyarakat terkait mekanisme yang dapat menimbulkan kesalahpahaman.
Terakhir, Meisie menilai perlu adanya keseriusan menjalankan arahan presiden agar para pejabat tidak bergaya hidup glamor demi meminimalisir salah pemahaman dari masyarakat.
