Jakarta, Gatra.com - Ekonom Senior Faisal Basri mempertanyakan sistem rotasi dan mutasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang saat ini dipimpin oleh Menteri Sri Mulyani Indrawati.

Hal tersebut ia sampaikan di sela acara "Diskusi Publik Taat Bayar Pajak di Era Fenomena Pejabat Pamer Harta" pada Selasa (28/3). Faisal menilai bahwa Menteri Sri Mulyani tidak menghendaki adanya penyegaran di Kemenkeu.

Faisal juga menyayangkan, sebab tidak adanya sistem lelang jabatan pada pada eselon 1 dan eselon II. Menurutnya, hal ini terjadi hampir di seluruh direktorat jenderal kecuali pada Badan Keuangan Fiskal, yang diketahui masih menerapkan sistem lelang.

"Kelakukan Menteri ini adalah merotasi Dirjen Pajak selesai masa jabatannya, tidak bisa diperpanjang dipindahkan ke Bea Cukai, Dirjen Anggaran sudah selesai masa jabatannya di satu pos, pindah sekarang jadi Dirjen Bea cukai. Begitu terus," kata Faisal pada Selasa (28/3/2023).

Lebih lanjut, Faisal menilai walaupun praktek ini diperbolehkan oleh undang-undang, namun dapat membuat penyegaran di Kemenkeu dapat tersendat.

Kemudian, Faisal juga menyebutkan bahwa pegawai di Direktorat Bea Cukai dan Pajak mayoritas memiliki latar belakang pendidikan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Ia menilai hal ini tidak akan menjadi masalah asalkan lulusan dari Universitas lain mendapatkan kesempatan yang sama.

"Jadi aparat bea dan cukai itu secara sengaja tidak mau mencari orang-orang terbaik di Indonesia mengisi jabatan di Pajak dan Bea Cukai. Karena itu jatah temanan STAN," tandasnya.