Jakarta, Gatra.com- East Ventures, perusahaan venture capital yang terbuka pada seluruh sektor (sector-agnostic) dan pelopor investasi startup Indonesia bersama Katadata Insight Center dan PwC Indonesia meluncurkan East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2023. Ini menjadi edisi ke-4 sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2020.
“Secara holistik, terjadi pemerataan adopsi digital yang sangat baik di semua provinsi (di luar provinsi baru hasil pemekaran) yang sudah East Ventures petakan selama empat tahun berturut-turut," kata Co-Founder dan Managing Partner East Ventures, Willson Cuaca di Jakarta, Rabu (5/4).
Wilson menyebut hal ini akan menjadi fondasi kuat bagi infrastruktur digital Indonesia di masa depan dan akan menumbuhkan inovasi-inovasi baru ke seluruh pelosok Indonesia. "Apresiasi yang tertinggi untuk pemerintahan Indonesia, di mana perkembangan digital yang pesat dan mulai merata ini terjadi di dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo bersama dengan semua jajaran pemerintah yang terlibat," kata dia.
Dengan infrastruktur digital yang kuat dan merata, lanjut dia, bertumbuhnya inovasi baru di segala sektor yang inklusif dan berkesinambungan, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari investor, founder, startup, konsumen, perusahaan swasta hingga BUMN, kita melangkah lebih cepat dan lebih dekat dalam mencapai keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia.
EV-DCI 2023 menyajikan data daya saing digital di 38 provinsi dan 157 kota/kabupaten di Indonesia. Daya saing digital di daerah-daerah di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Ini terlihat dengan skor EV-DCI 2023 sebesar 38,5 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 35,2 (2022) dan dua tahun sebelumnya, yaitu 32,1 (2021).
Direktur Katadata Insight Center, Adek Media Roza mengatakan bahwa peningkatan daya saing digital turut dialami di provinsi di luar 10 besar. “Perbaikan nilai median selama 4 tahun berturut-turut menggambarkan peningkatan daya saing digital, khususnya pada provinsi peringkat menengah dan bawah,” ujar dia.
Nilai spread atau selisih antara skor provinsi tertinggi (DKI Jakarta - 76,6) dan terendah (Papua Tengah - 23,3) untuk EV-DCI 2023 yaitu 53,2, turun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 48,3 pada 2022. Namun, peningkatan spread ini bukan disebabkan pemerataan digitalisasi yang memburuk, akan tetapi disebabkan pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat.
Laporan riset EV-DCI juga dilengkapi dengan hasil survei terhadap 39 perusahaan digital, analisa 8 sektor, serta perspektif dari 22 tokoh. Perspektif ini mencakup para pengambil kebijakan di pemerintah, antara lain Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Kesehatan, dan lainnya.
Selain itu perspektif juga mencakup para founder startup seperti Presiden Traveloka, CEO KoinWorks, CEO Nusantics, dan lain sebagainya. Para tokoh dan narasumber tersebut memberikan perspektif dalam menguatkan upaya peningkatan ekonomi digital menuju keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong para pemain telekomunikasi aktif membangun infrastruktur jaringan sampai ke pelosok. Pemerintah juga terlibat dalam penyediaan jaringan tulang punggung melalui proyek Palapa Ring dan satelit multifungsi Satria.
Di sisi hilir, pemerintah bekerja sama dengan berbagai mitra untuk mengadakan pelatihan keterampilan teknologi digital. Pemerintah juga menggelar pelatihan literasi dan pembinaan usaha agar pelaku usaha kecil dan menengah melek pemasaran digital melalui program Bangga Buatan Indonesia.
"Dan yang terpenting saat ini adalah pemerintah ingin kebijakan yang menyangkut dengan masalah koordinasi antara pusat dan daerah yang seringkali tidak selaras menjadi lebih baik ke depannya," ungkapnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berharap pertumbuhan digital dapat dinikmati semua rakyat Indonesia. "Ekonomi digital diharapkan mempunyai ekonomi yang inklusif, agile, berkelanjutan, serta dapat memastikan bahwa rakyat Indonesia bisa memanfaatkan pertumbuhan digital tersebut," paparnya.
Dalam kerangka pengembangan ekonomi digital 2022-2030, menurut Airlangga, hal ini tentu dapat berkontribusi untuk mencapai visi negara Indonesia 2045.
