Jakarta, Gatra.com - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia membeberkan kemungkinan besar pemerintah akan memberikan perpanjangan izin operasional PT Freeport Indonesia. Adapun pemerintah mempertimbangkan penambahan besaran kepemilikan saham sebagai syarat perpanjangan izin operasional PT Freeport Indonesia.
Diketahui, saat ini PT Freeport Indonesia telah mengantongi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) hingga 2041 mendatang. Pemerintah RI sendiri saat ini telah menguasai setidaknya 51,2% saham PT Freeport Indonesia.
"Pemerintah akan menambah saham kurang lebih sekitar 10%. Tentu negara harus mendapatkan maksimal dan pendapatan yang lebih banyak," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (28/4).
Baca juga: Modal Asing Mengalir Deras, Realisasi Investasi Kuartal I 2023 Capai Rp328,9 Triliun
Menteri Bahlil pun membeberkan bahwa dibutuhkan waktu sekitar 10-15 tahun untuk Freeport melakukan eksplorasi sebelum kegiatan produksi bisa dijalankan. Dengan demikian, Bahlil menuturkan bahwa pemerintah membidik kepemilikan saham Freeport hingga 60% di tahun 2035.
Adapun pertimbangan memberikan perpanjangan izin juga didasari oleh kinerja dan pendapatan Freeport yang dinilai semakin membaik dari tahun ke tahun. Bahkan, berdasarkan laporan Freeport kepada Pemerintah RI menyebut utang BUMN dalam mengambil alih freeport berpotensi lunas di tahun 2024.
Baca juga: Dukung Bahlil Realisasikan Target Investasi 1.400 T, PBNU Juga Minta Jaga Stabilitas Politik
Selain itu, Bahlil menuturkan bahwa Pemerintah meminta kepada Freeport agar membangun smelter di Papua, alih-alih hanya membangun smelter tembaga di Gresik. Menurutnya, pembangunan smelter di Papua juga menjadi syarat dan negosiasi yang diajukan pemerintah kepada Freeport dalam hal perpanjangan izin operasional usaha tambang terbesar di Papua itu.
"Tapi ini sebagai bocoran saja, nanti kami akan umumkan secara resmi. Tapi pembahasannya hampir matang. Doakan semoga pembahasan ini bisa kita lalui bersama," kata Bahlil.
