Jakarta, Gatra.com – Proyek pengendalian banjir Jakarta dengan terowongan terpadu atau Jakarta Integrated Tunnel (JIT) telah disetujui untuk dilanjutkan pembangunannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Persetujuan didapat berdasarkan surat nomor SA.04.03-Mn/1503 tanggal 13 September 2021 terkait gagasan PT Antaredja Mulia Jaya (PT AMJ) terhadap pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan ke studi kelayakan pendalaman (in depth feasibility study).
Baru-baru ini, PT AMJ mengumumkan telah menggandeng investor baru untuk kelanjutan proyek, yakni perusahaan asal Amerika Serikat (AS), Devon Capital. Komisaris Utama PT AMJ, Wibisono menyatakan, penandatanganan MoU dengan Devon Capital sudah dilakukan pada 31 Maret 2023 lalu.
“Perusahaan AS ini berminat untuk mendanai proyek JIT senilai US$3 billion melalui proses Due Diilligent yang sangat ketat, dan mereka akan berinvestasi dalam tahun ini,” ujar Wibisono dalam keterangannya di Jakarta, pada Jumat, 5 Mei 2023.
Ia menyatakan, penandatanganan MoU akan dilakukan antara Presiden Direktur PT AMJ, Prof. Agus Sidharta dengan pihak Devon Capital, Julian Kozar. Kedua belah pihak sepakat untuk segera membuat perusahaan patungan (JV Company) yang akan segera melakukan studi kelayakan yang mendalam atau membuat Bankable FS agar bisa direview nilai investasi yang terbaru.
Sebelumnya, PT AMJ telah melakukan pra studi kelayakan (Pra FS) dengan menggandeng konsultan lokal PT Perenjtana Djaya dan konsultan dari luar negeri Gezhoba China serta sudah melakukan kajian cepat bersama kementerian PUPR.
Karena itu, proyek tersebut sudah disetujui untuk dilanjutkan. Diketahui, JIT adalah solusi untuk pengendalian banjir dan kemacetan di Jakarta. JIT memiliki empat fungsi, di antaranya: sebagai pengendali banjir, sebagai jalan tol, bahan baku air bersih dan menghasilkan listrik (PLTMH).
Proyek JIT menelan anggaran sebesar US$3 miliar atau Rp44 triliun di mana proyek terbagi atas dua ruas, yaitu ruas Balekambang-Manggarai dan Ruas Ulujami-Tanah Abang dan menjadi bagian dari proyek 6 ruas tol dalam kota.
Proyek tersebut sudah dilakukan studi pendahuluan sejak 2013 pada masa Kementerian PUPR masih dijabat oleh Joko Kirmanto, dan telah mendapatkan izin prinsip saat Gubernur DKI Jakarta masih dijabat Joko Widodo.
“Semoga proyek JIT bisa berjalan dengan lancar, karena sejak awal proyek ini tidak memakai dana APBN atau APBD,” pungkas Wibisono.
