Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adopsi dan pengembangan Kartu Kredit Pemerintah serta sistem pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antar negara terus diperkuat. Dengan begitu, Jokowi berharap transaksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat ditingkatkan.
Menurut Jokowi, inovasi sistem keuangan seperti Kartu Kredit Pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pertanggungjawaban penggunaan anggaran belanja di pemerintah. Baik di pemerintah pusat maupun daerah.
"Saya harap QRIS antar negara dan Kartu Kredit Pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM baik melalui pembelanjaan produk dalam negeri maupun memperluas akses ke pasar internasional," ujar Jokowi dalam seremoni pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023, Senin (8/5).
Selain itu, pengembangan konektivitas pembayaran melalui QRIS antar negara, kata Jokowi juga mendesak untuk terus ditingkatkan. Sistem pembayaran dengan QRIS menurutnya dapat mendukung perekonomian dan inklusi keuangan, terutama di kawasan ASEAN.
"Ini menjadi bagian penting dari keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini," kata Jokowi.
Jokowi menyebut bahwa ekonomi dan keuangan digital menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Adapun Indonesia sendiri memiliki pangsa pasar hingga 40% dari total transaksi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.
Kepala negara menyebut potensi ekonomi digital itu pun masih bisa ditingkatkan lebih besar. Jokowi mengatakan bahwa nilai ekonomi digital RI diproyeksikan akan mencapai US$138 miliar di tahun 2025, dan bisa tumbuh mencapai US$315 miliar di tahun 2030.
"Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan," ucapnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga menegaskan bahwa inovasi dalam menyediakan sistem pembayaran digital perlu mengutamakan keamanan dan perlindungan masyarakat. Jokowi minta pengembangan sistem keuangan dan pembayaran digital dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan antisipasi risiko serta keamanan yang andal.
"Mitigasi risiko ini harus betul-betul dihitung, bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar serta keberlanjutan adopsi standar internasionalnya," imbuh Jokowi.
