Jakarta, Gatra.com- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons saran Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla agar Presiden RI Joko Widodo tak berpolitik jelang akhir masa jabatannya. Menurut Hasto, hal yang sama juga dilakukan presiden sebelum Jokowi.
"Ya sebenarnya secara empiris ini juga dilakukan sebelumnya oleh presiden sebelumnya. Kemudian juga, oleh Pak JK sekali pun ketika berbicara, dan beliau kan juga menjadi dewan pengarah di dalam tim kampanye dari Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin," ucap Hasto Kristiyanto saat ditemui awak media di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (8/5).
Sebagaimana diketahui, Jokowi belum lama ini memanggil enam ketua umum partai politik untuk hadir ke Istana Merdeka, Jakarta. Enam pimpinan partai politik yang hadir adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.
Oleh karena pertemuan itu, Jokowi pun dianggap telah 'cawe-cawe' atau turut campur dalam urusan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Terlebih, Partai NasDem yang juga tergabung dalam pemerintahan Jokowi tak turut diundang dalam pertemuan itu.
Hasto pun menyebut, dalam pertemuan itu, Jokowi dan keenam ketua umum partai politik itu hanya mendiskusikan topik kebangsaan. Dengan kata lain, pertemuan itu tak dilakukan untuk membahas cara memenangkan Pemilu 2024.
"Saat itu berbicara tentang bagaimana soliditas pemerintah ini dibangun untuk keberhasilan di dalam menyiapkan pemimpin, dalam pengertian kebijakan-kebijakan yang berkesinambungan pada tahun 2024 yang akan datang," kata Hasto.
"Kemudian, mengapa dari Bapak Surya Paloh tidak diundang, sangat jelas penjelasan dari Bapak Presiden Jokowi, karena memang dari rekam jejak yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Itu kan juga menunjukkan hal-hal yang sifatnya berbeda," ucapnya dalam kesempatan itu.
