Jakarta, Gatra.com- Pertemuan Ketua DPR, Puan Maharani dengan Presiden Jokowi pada akhir Maret lalu masih dinilai sebagai jejak negatif di mata Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI). Meski lebih sering fokus untuk mengevaluasi kinerja anggota dewan, pertemuan empat mata antara Puan dan Jokowi dinilai tidak etis oleh FORMAPPI.

Peneliti Bidang Legislasi FORMAPPI, Lucius Karus menduga pertemuan antara pimpinan lembaga eksekutif dan legislatif ini justru membahas kepentingan pribadi, dalam hal ini partai. FORMAPPI sampai saat ini masih mempertanyakan apa agenda pertemuan Puan dan Jokowi karena ketua DPR sendiri tidak secara gamblang menjelaskannya kepada publik.

"Jadi dugaan bahwa itu pertemuan 'cawe-cawe' yang banyak disebutkan orang itu saya kira jadi masuk akal," ucap Lucius Karus dalam diskusi Evaluasi Kinerja DPR MS IV, Jakarta, Kamis (11/5).

Direktur Eksekutif sekaligus Peneliti Bidang Kelembagaan FORMAPPI, I Made Leo Wiratma juga meragukan jika pertemuan Puan sudah mengantongi satu keputusan bersama bersama para pimpinan lain di DPR. Ia menegaskan, seharusnya pemimpin DPR berpegang teguh pada prinsip kolektif kolegial.

"Mestinya, fatsun politiknya, Puan Maharani sebagai pemimpin mengajak pimpinan yang lain untuk menghadap Jokowi," ucap I Made Leo Wiratma dalam acara diskusi di kantor FORMAPPI ini.

Ketika pimpinan DPR lainnya diikutsertakan, mereka tentunya dapat langsung tahu apa saja yang menjadi pembahasan sehingga posisi lembaga legislatif tetap jelas. Tanpa adanya keberadaan pimpinan lain, dugaan kepentingan partai yang dibahas menjadi masuk akal mengingat Puan dan Jokowi sama-sama petugas partai PDIP.

Akhir-akhir ini, Jokowi juga semakin sering dikritik publik karena menggunakan Istana Negara untuk mengundang para kedua partai politik demi membahas Pemilu 2024. Banyak yang mengatakan, Jokowi 'cawe-cawe' kepada parpol untuk capres dan cawapres yang akan bertarung di tahun depan.